Menteri Arcandra: Kita akan jamin kepastian hukum bagi Freeport
Merdeka.com - Arcandra Tahar mulai menjalankan tugasnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Sudirman Said. Salah satu yang menjadi fokus Arcandra saat ini adalah mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia.
Arcandra mengatakan tidak mau terlalu berspekulasi mengenai perpanjangan kontrak Freeport. Dia hanya akan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam tersebut.
"Kita akan menjamin kepastian hukum bagi Freeport. Kita akan berusaha sekuat tenaga seperti yang saya bilang tadi," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/7).
Menurutnya, pemerintah akan selalu memberikan kepastian kepada investor yang menanamkan modal di Indonesia. Hanya saja, sebagai catatan bahwa kepastian yang diberikan tersebut tetap harus memperhitungkan perundangan yang berlaku.
"Kita akan memastikan investor yang investasi dana di Indonesia itu berusaha atau melakukan bisnis sesuai perundangan dan peraturan yang berlaku," jelas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaIndonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaSaat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaKarena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca Selengkapnya