Mentan Amran disebut tak jujur soal data beras

Merdeka.com - Pemerintah membuka keran impor beras dari Vietnam. Negeri Paman Ho itu berencana mengirim 1,5 juta ton beras ke Indonesia dalam waktu dekat.

Kebijakan keran impor beras tentu bertentangan dengan program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam mencapai swasembada beras.

Pengamat Pertanian HS Dillon menilai pemerintah belum didukung ketidakakuratan data antar lembaga seperti Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statitik (BPS).

"Para pembantu Jokowi khususnya Amran kurang jujur, Kepala BPS, dan Direktur Bulog juga begitu. Mereka mengatakan 6-7 bulan ke depan beras membaik, tidak perlu impor jadi Jokowi percaya," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (29/10).

Menurutnya, pemerintah tak serius dalam memilih kepala lembaga yang mengurusi bahan pangan terutama beras. "Bukan lagi harus di reshuffle tapi harus diganti kabinetnya, karena sampai saat ini kebijakan tidak pernah utuh," tutur dia.

Bulog tidak dapat bekerja efektif lantaran data pendukung yang tidak akurat. Dillon pun meminta pemerintah untuk meninjau kinerja para pejabat di Perum Bulog.

"Bulog seharusnya bisa menentukan sentimen pasar, tidak boleh impor, nanti yang main spekulan," ujarnya.

Dillon menegaskan Indonesia mampu untuk swasembada beras apabila pemerintah memberdayakan petani kecil. Selain itu, upah petani juga harus ditingkatkan untuk mendukung perekonomian desa.

Dia berharap pemerintah memberikan solusi jangka panjang ketersediaan beras tanpa harus impor. Pemerintah, kata dia, harus memperbaiki sistem irigasi dan sumber daya alam pertanian yang ada saat ini, serta menjamin ketersediaan pupuk.