Menperin desak DPR segera cairkan dana pembelian Inalum

Merdeka.com - Menteri Perindustrian, MS Hidayat, beharap Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyetujui pencairan anggaran sebesar Rp 7 triliun guna membeli PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

Pasalnya, apabila pemerintah terlambat menepati jadwal pembelian Inalum, maka tidak ada lagi kesempatan mendapatkan Inalum dengan harga USD 558 juta. Sebab, konsorsium Jepang NAA yang menjadi pemilik lama, sudah bersedia mengurangi harga dari tawaran awal USD 626,1 juta.

"Kalau hari ini bisa terjadi (pemerintah mendapat persetujuan Komisi XI), kemungkinan bisa dikejar. Karena Komisi VI sudah setuju, Komisi VII sudah setuju. Tinggal komisi XI terkait pencairan dana," kata Hidayat di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (25/10).

Hidayat menjelaskan, apabila Inalum berhasil dimiliki pemerintah maka perusahaan penghasil alumunium terbesar Asia Tenggara ini akan menjadi perusahaan berbadan hukum Indonesia yang dimiliki oleh negara.

"Inalum menjadi persero baru di bawah Kementerian BUMN," kata Hidayat.

Sebelumnya, Hidayat berharap pemerintah telah mengantongi izin, termasuk izin pencairan dana guna membeli Inalum, dari DPR paling lambat hari ini, Jumat (25/10). Dengan demikian pemerintah memiliki cukup waktu untuk membereskan persoalan administrasi terkait pembelian Inalum.

Sayangnya, rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR RI yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis (24/10) malam, harus ditunda lantaran anggota Komisi XI yang hadir tidak mencapai quorum. Alhasil, tidak ada keputusan buat menyetujui pencairan anggaran sebesar Rp 7 triliun yang telah dialokasikan untuk mendapatkan Inalum.