MenPANRB era SBY tak setuju jika penerimaan PNS dihentikan
Merdeka.com - Pemerintah bakal melakukan penghentian sementara atau moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan. Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Azwar Abubakar menilai hal itu tak tepat. Pasalnya, jumlah PNS justru kurang.
Selama tiga tahun menjabat menteri, lanjutnya, dirinya mencatat total pensiunan tiap tahun tak sebanding total PNS baru yang masuk.
"Waktu itu saya dalam 3 tahun ini cuma sekitar 170.000 orang (penerimaan). Padahal 3 tahun itu pensiun masing-masing 130.000 per tahun," ujarnya di Kementerian PAN RB, Jakarta, Selasa (28/10).
Formasi yang membutuhkan banyak pegawai, tambah Azwar, ialah tenaga teknis seperti, guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Namun, tak dipungkiri sebagian formasi masih mengalami kelebihan pegawai.
Dirinya menyarankan Presiden Joko Widodo hanya memoratorium penerimaan PNS dengan formasi yang kelebihan pegawai.
"Kita ada lebih dari segi jumlah, tapi ada jenis-jenis tertentu yang kita masih kurang. Jadi kalau ada moratorium dalam tanda kutip, itu masih bisa diterima" kata Azwar.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan kebijakan itu merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo.
"Instruksi beliau (Jokowi), adalah arahan Pak Presiden, beliau minta dilakukan moratorium PNS," kata Yuddy.
Yuddy menegaskan, moratorium itu akan dilakukan sepanjang pemerintahan Jokowi. Artinya, sepanjang pemerintahan Jokowi-JK tidak ada penerimaan PNS. "Lima tahun ke depan," tegasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri PANRB Azwar Anas membeberkan masalah yang dihadapi PNS.
Baca SelengkapnyaMembandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Amalia menyebut, diperlukan kajian tersendiri untuk mengetahui dampak kenaikan gaji PNS terhadap inflasi.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap gaji PNS dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaRealisasi kenaikan PPN sebesar 12 persen pun pernah diungkap oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal.
Baca SelengkapnyaAzwar Anas tidak ingin ada kesenjangan kerja antar ASN
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaNilai pencairan THR maupun Gaji ke-13 bagi para CPNS hanya sebesar 80 persen dari gaji pokok.
Baca Selengkapnya