Menko Rizal sebut komitmen Freeport paling sulit dipegang

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan, PT Freeport McMoran merupakan perusahaan tambang yang paling sulit dipegang komitmennya. Namun, Menko Rizal yakin perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut bisa ditaklukkan, selama pemerintah Indonesia kompak dalam menghadapinya.

"Asal kita firm, kompak satu sama lain," kata Rizal di Ruang Banggar Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).

Menurut Rizal, ada tiga hal yang harus dipatuhi oleh PT Freeport McMoran apabila masih berniat melanjutkan bisnisnya di Indonesia. Pertama terkait dengan royalti. Menko Rizal mematok royalti yang harus dibayarkan Freeport sebesar minimal 6 persen sampai 7 persen. Angka tersebut menurut Rizal masih sangat rendah ketimbang keuntungan yang diperoleh Freeport dari hasil tambang di Grasberg, Papua.

Sejak Agustus 2014, Freeport telah membayar royalti emas dari sebelumnya 1 persen menjadi 3,75 persen. Sedangkan, tembaga naik dari sebelumnya 3,5 persen menjadi 4 persen, dan perak dari 1 persen menjadi 3,25 persen.

"Kita mau royalti 6-7 persen, harusnya lebih karena masa lalu terjadi kecurangan dengan menyogok pejabat Indonesia," ungkap Rizal.

Kedua, tingkatkan proses pengolahan limbah. Menko Rizal menceritakan bahwa di Indonesia, perusahaan asing berbuat seenaknya lantaran pejabatnya dikenal bisa dilobi.

"Di Teluk Meksiko, BP (British Petroleum) menumpahkan minyak, pemerintah Amerika Serikat hukum dia denda USD 30 miliar. Tapi di Indonesia perusahaan asing seenak-enaknya karena pejabat bisa dilobi, semua bisa diatur," ucap Rizal.

Ketiga, divestasi saham PT Freeport Indonesia agar sebagian sahamnya bisa dimiliki perusahaan BUMN. Menurutnya, Freeport ini paling mencla-mencle soal divestasi. Berbeda jika dibanding saudaranya PT Newmont yang sudah divestasi.

"Saya yakin mereka mau, asal kita kompak, saya yakin mereka akan menyerah. Kita tidak nasionalisasi, tapi kalau tidak mau renegosiasi harus dikembalikan ladang emas itu. Saya yakin daripada dapat nol, dapat 60-70," tutur Rizal.

Menko Rizal menilai sudah saatnya pemerintah Indonesia bersikap tegas dan menuntut pembagian keuntungan yang lebih besar dari hasil Freeport mengeruk kekayaan tambang di Grasberg, Papua.

Menurut Rizal, situasi Freeport saat ini sedang terjepit, di mana nilai valuasinya tengah turun 25 persen dibanding 2010 akibat kerugian investasi di Teluk Meksiko. ‎Mereka akan melakukan apa pun untuk mempertahankan kontraknya di Indonesia, dan seharusnya ini dimanfaatkan oleh pemerintah.

‎"Freeport sekarang lagi kepepet karena nilai valuasi turun seperempat dibanding 2010. Rugi besar USD 14 miliar di Teluk Meksiko karena nggak dapat minyak, makanya andalan satu-satunya di Indonesia, makanya mereka lobi apapun supaya kontraknya diperpanjang. Saya bilang ke Presiden untuk jadikan ini sebagai momentum," tutupnya.

Terkait divestasi, Freeport memastikan pada 14 Oktober 2015 akan mulai melepas 10,64 persen sahamnya. Freeport sudah melepas sahamnya ke pemerintah pusat sebesar 9,36 persen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, saham pertama kali harus ditawarkan ke pemerintah pusat, bila selama 90 hari kerja ditawarkan tidak dibeli pemerintah, Freeport kemudian menawarkan sahamnya ke Pemda Papua, bila tak dibeli selanjutnya ditawarkan ke BUMN/BUMN, lalu selanjutnya ke swasta nasional.