Merdeka.com - Hobi Rizal Ramli mengkritik pemerintah ternyata tidak berhenti meski dirinya kini berada dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut semua pernyataannya adalah fakta untuk memperbaiki kondisi negara yang saat ini seperti benang kusut.

Mantan tahanan politik era Orde Baru ini pernah mengungkapkan bahwa pola pikir Presiden Jokowi dalam bidang ekonomi menampakkan wajah seorang penganut ideologi ekonomi liberal.

"Jokowi ini memang liberal karena yang jadi patokannya itu hanya tentang harga. Ukuran liberal yang bagus kan memang hanya tentang uang. Padahal konstitusi kita itu adalah saling bantu antara pemerintah dan masyarakat, dan bukan hanya diserahkan pada mekanisme pasar," kata Rizal dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta.

Selain itu, Rizal juga mengkritik ketidakkonsistenan Jokowi dalam hal arah kebijakan pemerintahannya. Karena dalam kampanye, Jokowi yang terus-terusan berteriak akan membentuk kabinet yang berlandaskan Trisakti, buktinya malah mengubah arah kebijakannya menjadi tidak jelas dengan mengedepankan slogan 'kerja kerja kerja'.

"Zaman tanam paksa dan zaman Jepang, tagline nya itu adalah 'kerja kerja kerja'. Jadi tidak aneh kalau kabinet Trisakti Jokowi kemarin itu akhirnya berubah menjadi kabinet kerja, saya enggak heran," kata Rizal.

"Dan lagi menteri-menterinya itu yang hanya bisa naikin harga. Padahal banyak cara lainnya seperti nurunin biaya produksi. Karena kalau jadi pejabat modalnya cuma bisa naekin harga, enggak usahlah pakai sekolah tinggi-tinggi," cetus mantan Menko Ekuin di era Presiden Gus Dur ini.

Kemarin, kritik ini terlontar kembali di acara Pra Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Komisi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan di LIPI. Tercatat bukan kali itu saja Menko Rizal mengungkapkan kebobrokan pemerintah saat menjadi sebagai pejabat teras negara. Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah pernyataan pedas Menko Rizal soal pemerintahan.

Pejabat Indonesia terlalu nyaman untuk KKN

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menilai pejabat Indonesia sudah terlalu nyaman untuk berbuat korupsi kolusi nepotisme (KKN). Dirinya mengklaim bakal mengeluarkan jurus 'Rajawali Ngepret' dalam menyelesaikan masalah dengan cara tak biasa."Kenceng keinginan dari luar (masyarakat) ngepret yang di dalam (pejabat KKN)," imbuh Menko Rizal di Gedung LIPI, Jakarta.Dia mengatakan cara biasa tidak akan bisa memberantas para tikus anggaran berdasi ini. Malahan perekonomian Indonesia akan semakin hancur jika tidak segera dibereskan."Kalau hanya dengan cara biasa tidak ada perubahan, benang kusutnya makin kusut," kata dia.

Pemerintah jual kedaulatan Indonesia dengan berutang

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali melempar kritik terkait kebiasaan pemerintah mencari utang untuk pembangunan nasional. Secara terang-terangan dia menceritakan mekanisme proses pemberian utang yang kerap merugikan Indonesia.Sebab, pemberian utang biasanya diikuti sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Tak terkecuali membuat Undang-Undang yang justru merugikan Indonesia dan menguntungkan lembaga keuangan asing."Biasanya dipinjemin utang luar negeri, tapi harus buat UU (Undang-Undang) dulu. Dulu Indonesia dipinjamkan USD 500 juta, tapi syaratnya harus buat UU Migas," ujarnya di Gedung LIPI, Jakarta.UU itu dinilai menguntungkan pihak asing dan tidak berpihak pada kepentingan nasional. Secara perlahan, kekayaan Indonesia dinikmati asing."UU-nya sendiri di mana pasal-pasalnya aneh bin ajaib. Salah satunya Indonesia tidak boleh menggunakan gas lebih dari 20 persen. Itu UU didesain oleh asing-asing. Saya ke India, itu bajajnya kok bunyinya tenang-tenang aja. Tidak keluar asap, ternyata gasnya dari Indonesia," jelas dia.Kondisi seperti itu membuat pihak asing seolah menjadi raja di Indonesia. Sedangkan pengusaha lokal tidak bisa berkembang dengan baik."Jadi ini proses menjual kedaulatan kita. Karena UU itu belum tentu sesuai maksud kita sebagai bangsa. Tidak aneh jikalau asing terlalu dominan sama asing. Dan ini terjadi di berbagai bidang. Ini policy yang sangat neo liberal," tutup dia.

Sistem ekonomi Jokowi tak bisa sejahterakan rakyat

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan pemerintahannya menganut sistem neoliberal. Sistem ini, menurutnya, tidak bisa membawa kesejahteraan pada masyarakat Indonesia.Menko Rizal menjelaskan, sistem ekonomi yang diserahkan pada pasar, membuat pertumbuhan Indonesia salah satu yang terendah di ASEAN. Di mana tidak bisa mencapai di atas 10 persen."Kenapa Indonesia tumbuhnya biasa-biasa saja dan paling rendah di Asian Five. Pertama, kita menganut kebijakan ekonomi neoliberalisme. Apa itu? Pada dasarnya semua diserahkan kepada pasar," ujarnya di Gedung LIPI, Jakarta.Menurut dia, tidak ada negara penganut sistem ekonomi neoliberal di dunia ini yang mampu membawa peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Negara, lanjutnya, justru akan terus bergantung dengan negara lain, seperti dalam hal utang."Tidak ada di seluruh dunia neoliberalisme meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Neoliberalisasi itu pintu masuknya neokolonialisme," jelas dia.

PNS dahulu yang mudah dibuat sulit demi fulus

Mantan menteri perekonomian dan industri era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini meminta pegawai pemerintahan menerapkan revolusi mental keinginan Presiden Jokowi. Dia meminta para PNS untuk tidak lagi mengadopsi cara-cara birokrasi lama."Jangan ikuti gaya birokrat zaman dulu yaitu kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah sehingga menjadi sumber pendapatan setiap kebijakan dan peraturan, kita harus ubah paradigma itu. Apa yang sulit kita bikin mudah. Itu revolusi mental," tutur Rizal kepada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rizal Ramli nilai megaproyek listrik Jokowi tak realistis

Beberapa hari setelah dilantik, Menko Rizal langsung mengeluarkan uneg-unegnya mengenai pemerintah. Pertama, Rizal meminta Presiden Joko Widodo agar menunda pembelian pesawat Airbuss menuai polemik. Terkait pembelian pesawat Airbuss oleh PT Garuda Indonesia, JK mengatakan, proses pembelian dilakukan apabila memang diperlukan.Selain itu, Rizal Ramli juga pernah menyatakan bakal mengevaluasi proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt andalan Presiden Jokowi dan 7 ribu megawatt peninggalan presiden terdahulu."Target 35 ribu megawatt dan sisa target masa SBY 7 ribu megawatt. Total 42 ribu megawatt MW itu akan sulit. Saya minta untuk ESDM, Dewan Energi Nasional evaluasi mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target tinggi tapi dicapainya susah," ujar Rizal usai serah terima jabatan menteri koordinator kemaritiman di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta.