Menko Rizal Ramli kritik soal kebiasaan utang untuk pembangunan

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli tak berhenti mengkritik kebijakan yang dinilainya tak produktif. Setelah soal rencana pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia dan evaluasi proyek 35.000 MW, kini Rizal Ramli angkat bicara soal utang luar negeri Indonesia.

Dalam pandangannya, Indonesia bisa membangun tanpa harus menggunakan dana utang. Rizal menceritakan pengalamannya. Pasca krisis moneter 98, industri penerbangan Indonesia jatuh hingga 60 persen. Saat itu, cuma ada tiga maskapai. Pemerintah minta agar mereka menurunkan tarif, agar industri ini kembali bergairah. Namun sayangnya para pemain lama tidak mau dengan berbagai dalih dan alasan.

"Saat itu saya Menko Perekonomian. Akhirnya saya keluarkan kebijakan, membuka izin maskapai penerbangan baru. Maka, lahirlah 6-7 maskapai baru, sehingga terjadilah persaingan. Harga tiket turun drastis, dan jumlah penumpang naik hingga 5 kali dibandingkan sebelum krisis. Ini menjadi bukti, bahwa untuk membangun tidak harus menggunakan dana, apalagi kalau sumbernya hutang luar negeri," ujar Rizal Ramli dalam keterangannya yang diterima merdeka.com di Jakarta, Kamis (20/8).

Dalam konteks itu, dia menegaskan, Indonesia membutuhkan pejabat publik yang punya kemampuan memahami masalah dan berani mengambil tindakan yang out of the box. "Satu lagi, pejabat harus tidak punya konflik kepentingan," tukasnya.

Rizal Ramli sengaja menekankan, pentingnya membangun tanpa harus mengandalkan utang. Alasannya, tingginya utang luar negeri akan menekan neraca pembayaran. Ujung-ujungnya, nilai tukar Rupiah semakin melemah terhadap sejumlah mata uang utama dunia, khususnya dolar Amerika atau USD.

Pandangan Rizal soal utang tak seirama dengan Presiden Joko Widodo yang tak mempersoalkan kebijakan pinjaman untuk pembangunan nasional. Menurut Jokowi sapaan akrabnya, utang Indonesia masih aman karena digunakan untuk hal yang produktif. Jokowi seolah tidak takut menambah utang negara.

"Pendanaan kita itu untuk investasi yang meningkatkan produktivitas. Bukan utang untuk konsumtif. Bukan utang untuk subsidi BBM. Kita sudah hitung manfaat yg akan jauh di atas bunga pinjaman dan ongkos pendanaan," ucap Jokowi di acara ISEI di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

Menurut Jokowi, utang Indonesia untuk jangka panjang akan digunakan untuk mendorong infrastruktur yang hingga saat ini masih buruk. Buruknya infrastruktur menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi selama ini.

Bank Indonesia melansir data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia. Per Juni 2015, utang luar negeri Indonesia tercatat USD 304,28 miliar atau setara dengan Rp 4.201 triliun. Angka utang ini naik dibanding bulan lalu yang tercatat hanya USD 302,48 miliar atau Rp 4.185 triliun.

Posisi utang per Juni ini juga naik jika dibanding awal tahun lalu. Pada Januari 2015, utang luar negeri Indonesia hanya USD 301,18 miliar.

Dikutip dari data Bank Indonesia, utang luar negeri sebesar USD 304,28 miliar ini terdiri dari utang pemerintah bersama Bank Indonesia serta swasta. Porsi utang pemerintah mencapai USD 129,44 miliar dan Bank Indonesia sebesar USD 5,15 miliar. Total utang keduanya adalah USD 134,6 miliar. Posisi ini juga naik dari bulan sebelumnya yang hanya uSD 133,6 miliar.

Sedangkan porsi utang swasta tercatat sebesar USD 169,68 miliar. Angka ini juga naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 168,87 miliar.