Menko Rizal Ramli: Demi utang, pemerintah jual kedaulatan Indonesia

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali melempar kritik terkait kebiasaan pemerintah mencari utang untuk pembangunan nasional. Secara terang-terangan dia menceritakan mekanisme proses pemberian utang yang kerap merugikan Indonesia.

Sebab, pemberian utang biasanya diikuti sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Tak terkecuali membuat Undang-Undang yang justru merugikan Indonesia dan menguntungkan lembaga keuangan asing.

"Biasanya dipinjemin utang luar negeri, tapi harus buat UU (Undang-Undang) dulu. Dulu Indonesia dipinjamkan USD 500 juta, tapi syaratnya harus buat UU Migas," ujarnya di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (15/7).

UU itu dinilai menguntungkan pihak asing dan tidak berpihak pada kepentingan nasional. Secara perlahan, kekayaan Indonesia dinikmati asing.

"UU-nya sendiri dimana pasal-pasalnya aneh bin ajaib. Salah satunya Indonesia tidak boleh menggunakan gas lebih dari 20 persen. Itu UU didesain oleh asing-asing. Saya ke India, itu bajajnya kok bunyinya tenang-tenang aja. Tidak keluar asap, ternyata gasnya dari Indonesia," jelas dia.

Tidak hanya itu, Menko Rizal kembali membeberkan utang dari lembaga lain yang merugikan Indonesia. Saat Indonesia mendapat pinjaman dari Bank Dunia, pemerintah harus mengubah UU Sumber Daya Air agar bisa dimanfaatkan pihak swasta, bukan lagi diatur oleh negara sebagai hajat hidup orang banyak.

"Misalnya kita meminjam USD 400 juta dari Bank Dunia. Tapi dia minta UU air. Air harus diswastanisasi. Padahal air itu hak seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada lagi. Kita minjem USD 200 dari IDB. Dia minta kita buat UU privatisasi BUMN. Jadi BUMN bisa dijual oleh asing," ungkapnya.

Kondisi seperti itu membuat pihak asing seolah menjadi raja di Indonesia. Sedangkan pengusaha lokal tidak bisa berkembang dengan baik.

"Jadi ini proses menjual kedaulatan kita. Karena UU itu belum tentu sesuai maksud kita sebagai bangsa. Tidak aneh jikalau asing terlalu dominan sama asing. Dan ini terjadi di berbagai bidang. Ini policy yang sangat neo liberal," tutup dia.