Menko Luhut Tidak Tahu Ada Anggota DPR Minta Dana CSR Pertamina
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengaku tidak mendapat informasi terkait anggota DPR yang meminta jatah dana CSR Pertamina.
"Oh tidak tahu saya, tanya saja sama yang nagih," kata Luhut di Lobby Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (5/2).
Luhut kembali menegaskan, hingga saat ini dia belum menerima informasi resmi dari Pertamina terkait permintaan anggota DPR saat rapat dengar pendapat pekan lalu.
"Belum ada informasi," Kata luhut sambil bergegas memasuki mobilnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Komisi VII DPR menggelar dengan Pertamina (EP) beserta Pertamina Hulu Energi (PHE), membahas strategi masa depan eksplorasi migas di Indonesia, di ruang rapat komisi VII DPR, Jakarta, Selasa, (4/2)
Dalam rapat tersebut sejumlah anggota komisi VII DPR seperti Muhammad Nasir dari fraksi partai Demokrat mempertanyakan kejelasan terkait penyaluran CSR Pertamina terhadap wilayah daerah pilihan anggota dewan.
"Ini kita sudah masuk sidang pertama, pulang ke dapil nggak bawah apa-apa. Jadi kita minta, apa polanya kita buat seperti tahun lalu, bu Dirut?," ujarnya.
Nasir kembali mempertanyakan kinerja sekretaris perusahaan yang dianggap buruk dibandingkan pendahulunya, dengan ketus ia meminta yang bersangkutan mundur.
"Ini corsec (corporate secretary) agak payah, lebih parah dari yang kemarin. Jadi sekali lagi bermasalah, saya minta diganti di corsec, jangan kita yang nyariin dia, dia yang nyariin kita," cetusnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihak Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.
Baca SelengkapnyaPenghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Baca SelengkapnyaKetua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaPenyaluran tertinggi dana PUMK diberikan kepada 950 UMKM di Jawa Tengah sebesar Rp27,7 miliar, disusul Jawa Barat Rp20,1 miliar.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca SelengkapnyaHal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca Selengkapnya