Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengklaim LRT Jabodebek buatan PT INKA lebih unggul dibanding MRT Jakarta.

Seperti diketahui, MRT Jakarta menggunakan kereta rel listrik produksi Sumitomo Corporation, Jepang, bekerjasama dengan Nippon Sharyo.

"Teknologinya sudah di generasi ketiga, lebih bagus dibanding teknologi MRT Jakarta," tutur dia di Cibubur, Minggu (13/10).

Menko Luhut mengatakan, sebanyak 60 persen pembangunan LRT Jabodebek mengandung lokal konten atau yang biasa disebut tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Hampir semua buatan dalam negeri, 60 persen lokal konten," ujarnya.

Sebagai informasi saja, progres pelaksanaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek Tahap I sampai dengan 4 Oktober 2019, telah mencapai 66,13 persen. Rincian progres pada setiap lintas pelayanannya sebagai berikut:

Lintas Pelayanan 1 - Cawang – Cibubur: 85,7 persen.Lintas Pelayanan 2 - Cawang – Kuningan – Dukuh Atas: 56,1 persen.Lintas Pelayanan 3 - Cawang – Bekasi Timur: 59,5 persen.

Tarif LRT Rp12.000

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menargetkan LRT Jabodebek beroperasi penuh secara komersial pada November 2021. Ada 3 rute yang akan dilayani oleh LRT Jabodebek ini, yakni rute Cawang-Cibubur, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas, dan Cawang Bekasi Timur.

Untuk rute Cawang-Cibubur, Menhub Budi mengatakan bahwa tiketnya akan dipatok seharga Rp12 ribu. "Perkiraan tarif Rp12.000, karena komersialnya sudah di subsidi dari Rp25.000," ucap Budi di Cibubur, Minggu (13/10).

Budi menuturkan, pemerintah akan menyubsidi 50 persen harga tiket LRT Jabodebek sehingga dari total harga tiket Rp25.000 kini hanya menjadi Rp12.000 per sekali jalan.

"(Iya) pemerintah subsidi 50 persen. Dan Rp12.000 itu nantinya berlaku untuk semua jurusan," ujarnya.

Sementara itu, dengan 6 kereta LRT Jabodebek nanti, 1 kereta diklaim dapat mengangkut 250 orang sekali jalan.

Pembayaran LRT Jabodebek dilakukan oleh Pemerintah melalui PT KAI (Persero) berdasarkan hasil progres pekerjaan yang telah dievaluasi dan diperiksa oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).