Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Luhut soal Kedatangan 49 TKA China ke Kendari: Mereka Semua Legal

Menko Luhut soal Kedatangan 49 TKA China ke Kendari: Mereka Semua Legal Luhut Panjaitan. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal 49 TKA (Tenaga Kerja Asing) asal China yang sempat viral beberapa waktu lalu. Luhut mengatakan, kedatangan mereka ke Indonesia dengan cara legal.

"Enggak ada prosedur illegal. Mereka legal semua," kata Luhut dalam konferensi pers di akun instagram @kemenkomarvest, Jakarta, Rabu (18/3).

Luhut menjelaskan, 49 TKA itu telah mendapatkan visa 211 A pada 14 Januari 2020. Visa itu diterima sebelum ada larangan kedatangan dari China akibat merebaknya virus corona. Hal ini sesuai dengan Permen Kementerian Hukum dan HAM.

"Mungkin ada sedikit masalah teknis 211 A dan 211 B," ujar Luhut.

Politisi Partai Golkar ini menyebut sekarang 49 TKA asal China ini sedang menjalani masa karantina di Kendari. Mereka akan diisolasi selama 14 hari ke depan.

Untuk itu dia meminta semua pihak tidak memperkeruh suasana. Sebab dia juga tak ingin mendatangkan orang yang sakit dan menyebarkan ke Indonesia.

"Jangan meributkan hal-hal yang enggak perlu. Kita juga enggak mau impor penyakit," kata Luhut mengakhiri.

Imigrasi Benarkan 49 TKA China Masuk Kendari

Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Imigrasi membenarkan masuknya 49 TKA asal China ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (15/3) kemarin. Imigrasi berdalih mereka hendak uji coba kemampuan bekerja.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang mengatakan, 49 WN China itu ke Tanah Air dalam rangka uji coba kemampuan bekerja.Menurut Arvin, 49 WN China itu menggunakan visa kunjungan B211 yang berlaku 60 hari.

"(Visa) itu diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2020 di KBRI Beijing untuk kegiatan calon TKA dalam rangka uji coba kemampuan bekerja (Permenkumham Nomor 51 Tahun 2016)," ujar Arvin saat dikonfirmasi, Selasa (17/3).

Arvin menyebut, sebelum tiba di Tanah Air, WN China itu sempat singgah di Thailand pada 29 Februari 2020. Arvin mengatakan, berdasarkan surat sehat dari pemerintah Thailand, 49 WN China tersebut sempat dikarantina sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai 15 Maret 2020 di Thailand.

"Surat (sehat) tersebut telah diverifikasi oleh pihak Perwakilan RI di Bangkok, Thailand pada tanggal 15 Maret 2020," kata Arvin.

Usai dikarantina, pada 15 Maret 2020, WN China tersebut terbang ke Tanah Air dan tiba di Bandara Soekarno Hatta. Ke-49 WN China tersebut telah diperiksa kesehatannya oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soekarno Hatta.

Arvin mengatakan, dari serangkaian tes medis yang dilakukan para WN China tersebut, mereka dinyatakan laik masuk wilayah Indonesia. Apalagi, KKP Soekarno Hatta juga sudah menerbitkan surat rekomendasi berupa kartu kewaspadaan kesehatan pada para WN China itu.

Berdasarkan surat rekomendasi itu, Petugas Imigrasi Bandara memberikan izin masuk pada tanggal 15 Maret 2020 sebagaimana tertera pada paspor.

"Kantor Imigrasi membenarkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 20.00 WITA sebanyak 49 Warga Negara Tiongkok yang berasal dari Provinsi Henan, Hebei, Jiangsu, Shaanxi, Jilin dan Anhui datang ke Kendari dari Jakarta menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan kode penerbangan GA-696," kata Arvin.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Kebiasaan Orang China yang Bikin Penerbangan Sering Delay

Ini Kebiasaan Orang China yang Bikin Penerbangan Sering Delay

Akibat kebiasaan ini sering membuat jadwal penerbangan di China delay.

Baca Selengkapnya
KJRI Guangzhou Selamatkan Bayi WNI dari Dugaan Perdagangan Orang

KJRI Guangzhou Selamatkan Bayi WNI dari Dugaan Perdagangan Orang

Bayi CP berhasil diselamatkan dari oknum yang mencoba untuk menjualnya kepada warga negara China di Kota Fuqing, Provinsi Fujian, China.

Baca Selengkapnya
Buronan Kasus Penipuan Uang di China 11 Tahun Kabur ke Indonesia, Tinggal di Jakut hingga Punya KTP

Buronan Kasus Penipuan Uang di China 11 Tahun Kabur ke Indonesia, Tinggal di Jakut hingga Punya KTP

LY ditangkap di rumahnya Perumahan Concerto, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan pada Selasa (13/2) sore.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
China Pelan-pelan Buat AS Khawatir dengan Persaingan Luar Angkasa, Ini Penyebabnya

China Pelan-pelan Buat AS Khawatir dengan Persaingan Luar Angkasa, Ini Penyebabnya

Ini yang dikhawatirkan AS bila tidak segera memutuskan kelanjutan stasiun luar angkasa yang akan habis masa pakainya.

Baca Selengkapnya
India Lepaskan Merpati yang Dituding Jadi Mata-Mata China, Di Sayapnya Ada Tulisan

India Lepaskan Merpati yang Dituding Jadi Mata-Mata China, Di Sayapnya Ada Tulisan

India Lepaskan Merpati yang Dituding Jadi Mata-Mata China, Di Sayapnya Ada Tulisan

Baca Selengkapnya
Lakukan Terobosan, Sulut Ekspor Berbagai Komoditi ke China

Lakukan Terobosan, Sulut Ekspor Berbagai Komoditi ke China

Sulut telah melakukan terobosan besar setelah mengekspor langsung berbagai komoditi ke China.

Baca Selengkapnya
Cerita Wanita Calon Pekerja Luar Negeri, Berharap Gaji Besar Meski Tidak Sesuai Prosedur

Cerita Wanita Calon Pekerja Luar Negeri, Berharap Gaji Besar Meski Tidak Sesuai Prosedur

Fatin (23),warga Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengaku masih bersedih dan belum menerima kenyataan bahwa dirinya gagal berangkat kerja ke Dubai di 2024.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Indonesia Diminta Tak Asal Pakai Visa untuk Berhaji, Ini Risikonya Jika Tetap Nekat

Masyarakat Indonesia Diminta Tak Asal Pakai Visa untuk Berhaji, Ini Risikonya Jika Tetap Nekat

Petugas haji Arab Saudi memeriksa satu per satu jemaah lebih ketat ketika memasuki Mekkah dan Madinah termasuk di Arafah.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam: Perlu Hati-hati Menangani Konflik Laut China Selatan

Menko Polhukam: Perlu Hati-hati Menangani Konflik Laut China Selatan

"Perlu kehati-hatian dalam menangani konflik dan menyikapi dinamika situasi yang berkembang," kata Menko Polhukam

Baca Selengkapnya