Menko Luhut soal 100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf: Ratas Terbanyak Digelar Presiden
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa periode kedua pemerintahan Jokowi yang telah berjalan kurang lebih 100 hari lebih baik dibandingkan lima tahun sebelumnya. Ini merupakan buah dari sinergi yang dibangun lima tahun sebelumnya.
Selama 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi banyak melakukan rapat terbatas tingkat menteri. Khususnya terkait omnibus law. Luhut menyebut ratas tentang RUU Omnibus Law merupakan ratas terbanyak selama dia menjadi menteri Jokowi.
"Saya lihat ini baru ratas (rapat terbatas) yang terbanyak yang dilakukan presiden dalam satu materi," ungkap Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Selasa, (28/1).
Mantan Menko Polhukam ini melihat Presiden Jokowi tak ingin ada lagi masalah aturan menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Sebab hal itu menyebabkan investor asing enggan masuk ke Indonesia.
Sederhanakan Aturan
Untuk itu, pemerintah mengambil langkah menyederhanakan aturan yang tumpang tindih lewat omnibus law. Meski RUU ini masih dalam proses pembahasan, namun sudah banyak menarik perhatian investor asing.
Sebagai menteri yang menangani investasi, Luhut mengaku banyak investor yang penasaran tentang omnibus law. Setelah dijelaskan, para investor tersebut tertarik dan bersedia menamakan modalnya di Indonesia.
Misalnya, beberapa waktu lalu, ada pengusaha asal Australia ingin bertemu dengannya. Dia adalah John Andrew Henry Forrest AO, salah satu orang terkaya di Australia.
Setelah mendapat penjelasan tentang omnibus, Andrew kata Luhut langsung ingin investasi di Indonesia. Dia bermaksud membangun industri baja dengan membangun hydro power. Sehingga produk buatannya ramah lingkungan.
"Yang pasti (investasinya) miliar dolar karena membangun industri baja," kata Luhut.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024
Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Suasana Kabinet Jokowi Usai Pilpres 2024, Prabowo Disalami Sri Mulyani & Ngobrol Bareng Sandiaga
Ini kali pertama Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna usai pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari lalu
Baca SelengkapnyaKembali Diajak Kunker Presiden, AHY: Saya Salut Betul dengan Pak Jokowi, Selalu Luangkan Waktu Sapa Rakyat
Jokowi mengajak sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya AHY.
Baca SelengkapnyaMahfud Mundur dari Menko Polhukam, Menkominfo Jawab Isu Menteri Kabinet Jokowi Tak Nyaman
Isu kondisi sejumlah menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang sudah tidak nyaman sebelumnya mulai menyeruak ke publik.
Baca SelengkapnyaTok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun
Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Isu Menterinya Mundur dari Kabinet: Namanya Bulan Politik
Menurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya