Menko Luhut: Program Restorasi Terumbu Karang Serap 10 Ribu Tenaga Kerja
Merdeka.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mengawal jalannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Restorasi Terumbu Karang (ICRG). Dalam program ini tercatat telah mempekerjakan 10 ribu orang yang terdampak pandemi Covid-19 tahun 2020.
"Kegiatan PEN ICRG telah mempekerjakan 10.717 orang yang terdampak Covid-19 di Bali pada tahun 2020 kemarin. Tentu kita ingin angka ini dapat ditingkatkan lebih lagi," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi virtual, Jakarta, Senin (15/2).
Dalam program ini, pemerintah melakukan restorasi terumbu karang seluas hingga 74,3 hektar pada tahun 2020. Program ini pun akan dilanjutkan pada periode 2021-2022 di 9 lokasi yang melibatkan hingga 150 ribu orang.
Pada periode tersebut diharapkan mampu memperluas wilayah restorasi hingga 1000 Ha dengan jumlah anggaran total Rp1.5 triliun. Dari jumlah tersebut 35 persen sampai 45 persen anggaran akan diserap untuk upah.
Program ini juga melibatkan 9 wilayah baru yaitu 3 lokasi DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas) dan 6 wilayah wisata dan konservasi. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pertahanan, TNI AL, BPPT, Pemerintah Daerah setempat, dan berbagai Perguruan Tinggi.
"Keberhasilan 2020 dapat menjadi contoh yang baik agar seluruh K/L terlibat dapat bahu-membahu dalam menyukseskan program PEN ICRG di tahun berikutnya," kata Luhut.
Rencananya, akan ada tiga aktivitas utama. Antara lain pembuatan struktur terumbu karang buatan, penenggelaman eks-kapal KRI sebagai Terumbu Karang Buatan dan wreck dive. Terakhir pembuatan kapal riset pesisir untuk monitoring terumbu karang.
"Kita semua ini harus bersinergi agar berbagai aspek dapat memberikan kontribusi dan mendistribusikan dana PEN dengan baik. Kita jalankan pesan Presiden terkait ini, jangan hanya dimanfaatkan untuk bansos tanpa ada pemanfaatan jangka panjang," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko PMK Muhadjir Pastikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024
Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaMenaker Harap Produktivitas Pekerja Meningkat Usai Ikut Program Mudik Gratis
Menurut Ida, program mudik gratis dapat meringankan dan mempermudah para pekerja yang akan pulang ke kampung halaman saat Lebaran.
Baca SelengkapnyaBersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaBerkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaMenteri Airlangga Buka-bukaan Soal Tujuan Penyaluran Bansos untuk 22 Juta Masyarakat Penerima
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaBegini Strategi Bakal Dilakukan Menteri AHY Selesaikan Kasus Sengketa Tanah di Indonesia
Penyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Baca Selengkapnya