Menko Luhut kritik PLN yang selama ini kuasai pembangunan pembangkit

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menargetkan pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 Megawatt (MW) hingga 2019. Program ini diharapkan menjadi solusi atas krisis listrik yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Berbagai pihak mulai mengkritik terwujudnya megaproyek yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut. Sebab, program tersebut dinilai terlalu ambisius melihat pencapaiannya hingga kini masih jauh dari harapan.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan dasar masalahnya adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang selama ini menguasai pembangunan pembangkit listrik. Jika beban pembangunan pembangkit lebih banyak diserahkan pada swasta maka tidak akan ada surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pada PLN. Sebab, neraca keuangan PLN akan lebih sehat saat ditugaskan membangun dalam proyek 35.000 MW.

"Bisnis listrik ini penting, tapi PLN juga harus efisien. Saya kritik juga PLN. Kalau dibandingkan, Malaysia, Thailand, Filipina, IPP-nya rata-rata di atas 50 persen. Singapura malah 100 persen. Kita (IPP) 24 persen. Biar lebih efisien perlu kita tingkatkan (porsi IPP). Jadi margin PLN bagus, at the end jadi lebih sehat," ujarnya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/10).

Menko Luhut menegaskan pemerintah tidak akan merevisi target tersebut. Meski, realisasi proyek 35.000 MW yang beroperasi commercial operation date (COD) diprediksi hanya mencapai 22.000-23.000 MW di 2019. "Jadi tidak perlu ada revisi. Biar aja, kita beruntung baru 22.000-23.000 megawatt, kalau tidak over suplai," jelasnya.

"Dulu kan design itu dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7 persen," tambah Menko Luhut.

Sementara, hingga berita ini ditayangkan, pihak PLN belum menanggapi telepon dan pesan elektronik merdeka.com.