Menko Luhut Akui Masih Banyak PR di Sistem Manajemen Kesehatan Indonesia

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu dibenahi dalam sistem manajemen kesehatan di Tanah Air. Utamanya adalah terkait dengan manajemen data.

Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Kesehatan, Tim Gugus Tugas Covid-19 dan Group Telkom, dirinya menemukan beberapa permasalahan. Seperti proses input data hasil laboratorium ke sistem informasi, pemanfaatan data penanganan Covid-19 di daerah, serta integrasi berbagai aplikasi terkait Covid-19 yang sudah berhasil dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN maupun swasta.

"Fragmentasi sistem informasi manajemen data yang tidak saling terintegrasi inilah yang menyebabkan ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," kata dia seperti dikutip dari akun facebooknya, Jumat (6/11).

Menindaklanjuti temuan tersebut, Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu meminta Group Telkom bekerjasama dengan Kemenkes untuk mengecek beberapa perbaikan manajemen data. Termasuk di dalamnya perbaikan data New All Records (NAR) terkait pencatatan hasil laboratorium orang yang dites PCR.

"Saya kira perbaikan data NAR harus dilakukan segera karena nantinya berhubungan erat dengan upaya surveilans dan vaksin yang akan segera kita lakukan," kata dia.

Perbaikan Manajemen Data Pasien

Dia menekankan, perbaikan NAR perlu dilakukan karena big data yang dibangun nantinya akan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen data pasien ke depannya. Dengan begitu nantinya dapat melihat data berbagai jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat Indonesia, riwayat kesehatan pasien, rekam medis, sampai kebutuhan obat pasien.

"Sehingga kita bisa memperkirakan pabrik obat apa saja yang perlu kita bangun untuk persediaan obat di dalam negeri," katanya.

Dalam kesempatan itu, Menko Luhut juga menyampaikan keinginannya agar big data informasi kesehatan ini bisa terintegrasi dengan BPJS Kesehatan secara baik. Terlebih seluruh infrastruktur big data manajemen kesehatan fungsi pengelolaannya akan sepenuhnya dipegang oleh Kemenkes.

"Saya meminta kepada kedua pihak untuk menyelesaikan integrasi manajemen kesehatan untuk penanganan Covid ini maksimal diselesaikan pada bulan Desember, dengan catatan secara bertahap akan ada beberapa perbaikan yang bersifat minor dan mendesak untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Dengan begini, kita sedang mulai mewujudkan reformasi kesehatan di Indonesia, lewat integrasi manajemen data kesehatan berbasis teknologi informasi," tandas dia.