Menko Darmin: Tanpa APBN, Jepang tak tertarik garap kereta cepat

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo‎ telah menolak mentah-mentah proposal yang diajukan Jepang dan China untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Alasannya proposal yang ditawarkan kedua belah pihak sama-sama menginginkan adanya peran pemerintah melalui APBN dalam pembangunan kereta cepat.

Setelah mendengar keputusan pemerintah Indonesia, pihak China dikabarkan masih berminat melanjutkan pembangunan kereta cepat dengan skema B to B alias tanpa campur tangan APBN. Berbeda dengan Jepang yang diperkirakan tidak lagi berminat menggarap proyek ini.

Beberapa hari lalu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sudah bertemu delegasi Jepang. "Ya perkiraannya memang tidak tahu. Mungkin saja tidak tertarik," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (25/9).

Darmin mengaku sudah memberikan penjelasan langsung ke Duta Besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki. Ternyata konsep Jepang tak sejalan dengan konsep Presiden Jokowi.

Jepang menginginkan pembangunan kereta cepat tetap melibatkan negara dengan adanya jaminan APBN. Tetapi Presiden Jokowi berkukuh bahwa proyek ini murni bisnis dan tak menggunakan anggaran negara.

‎"Memang kalau desainnya mereka‎ itu memang memerlukan peranan negara. Dia itu selalu pinjamkan kepada kita. Padahal kita inginnya jangan melibatkan APBN," ucapnya.

Dengan perbedaan konsep pendanaan dalam pembangunan High Speed Train (HST) ini, mantan Gubernur Bank Indonesia ini menilai, Jepang sudah tidak tertarik dengan proyek tersebut.