Menko Darmin soal pembayaran utang TPPI: Kita sudah bikin skemanya

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan akan memutuskan skema pembayaran utang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah akan fokus lebih dahulu terhadap skema pembayarannya.

"Artinya kita sudah bikin skenario untuk penyelesaiannya itu. Pokoknya sudah ada skenario nanti Pertamina akan menjalani," kata Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (7/8).

Darmin mengatakan, skenario ataupun skema pembayaran utang terhadap PT TPPI nantinya akan selesai dalam dua minggu. "Kita akan selesaikan dalam dua minggu ini kita akan mencoba. Tapi belum pelaksanaanya. Tapi skenarionya itu akan kita selesaikan dalam dua minggu," imbuh Darmin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada dasarnya pemerintah menginginkan untuk menghidupkan kembali dan mengoptimalkan kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

"Kita ingin aset itu agar bisa lebih produktif selama ini kan masih sangat ada yang disebut masalah warisan masa lalu, adanya utang dari pihak lain yang dikonversikan menjadi multi-year bond itu," kata Sri Mulyani usai melakukan rapat di Kemenko Perekonomian, beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini, pemerintah terlebih dahulu menginginkan aset perusahaan tersebut menjadi sehat dari persoalan utang. Kemudian, setelah beberapa keputusan dalam membereskan utang-piutang baru dikerjakan kembali secara optimal.

Namun, saat ditanya berapa besaran jumlah utang yang telah dimiliki perusahaan kilang tersebut, Sri Mulyani tidak merincikan. "Nanti aja ya. Nanti kita liat kalau sudah selesai," imbuhnya.

Sebagai informasi, Kilang Trans Pacific Petroleum Indotama (TPPI) dibangun sejak 1995. Kilang yang sebelumnya dikelola oleh Trans Pacific Petrochemical Indotama tersebut kemudian diambil alih PT Tuban Petrochemical Industries sementara tidak dapat memproduksi karena persoalan adanya ketidakpastian selama ini menerpa TPPI. Mulai dari ketidakjelasan struktur kepemilikan, situasi keuangan, kepastian pasokan bahan baku dan pemasaran hasil olahan.