Merdeka.com - Peringkat daya saing Indonesia turun lima peringkat pada 2019, yakni berada di posisi 50 dari yang sebelumnya berada di urutan 45 pada 2018. Indonesia hanya berhasil mengantongi skor 64,6 poin, turun tipis 0,3 dari tahun lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, turunnya posisi peringkat daya saing Indonesia dikarenakan beberapa perbaikan yang di lakukan di Tanah Air belum berjalan maksimal. Sementara di sisi lain, negara-negara berada di atas Indonesia perbaikannya sudah lebih baik dan cepat.

"Turun 0.3 poin skornya itu tapi peringkatnya turun 5 dari itu. Sebetulnya pasti penyebabnya karena orang lain perbaikannya lebih cepat (dari kita)," kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (10/10).

Melihat kondisi tersebut, Menko Darmin menyatakan bakal ada perubahan-perubahan besar untuk mendongkrak kembali peringkat daya saing Indonesia. Baik itu masalah perizinan, hingga pada kebijakan lainnya. Beberapa hal itu nantinya bakal disampaikan oleh pemerintahan selanjutnya.

"Nanti itu akan diresmikannya dan diumumkan pada awal pemerintahan baru Pak Jokowi sekarang kita tuntaskan dulu mudah-mudahan beberapa hari ini tuntas walaupun tidak berarti pekerjaan rumahnya selesai," kata dia.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut mengatakan beberapa fokus yang dikerjakan di sisa masa akhirnya, yakni masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Nantinya dia menginginkan agar pemberian IMB bisa dilakukan melalui Online Single Submission (OSS).

"Contoh IMB misalnya itu barang paling susah dapatnya tidak tahu berlama-lama baru keluar karena keputusannya di ambil dalam rapat, rapatnya berapa kali kita tidak tahu. Ke depannya mau kita ubah. Ada standarnya bangunan itu ada standarnya itu yang tidak pernah kita buat selama ini," jelasnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani pun berpendapat sama. Dia menilai sebetulnya skor peringkat daya saing Indonesia bukannya turun, hanya saja negara-negara lain lompatannya jauh lebih cepat dari Indonesia. Sebab itu, salah satu upayanya mendongkrak kembali adalah mendorong Sumber Daya Manusia (SDM).

"Ini sebetulnya sudah di address pemerintah masalah human capital jadi pekerjaan rumah utama dan ini akan menjadi prioritas Pak Presiden lima tahun ke depan bagaimana human capital ini sehingga tentunya produktifitas meningkat dan daya siang tinggi," kata dia.

Menurutnya, persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri maupun dunia usaha. Oleh sebab itu, masalah ini perlu dipikirkan secara bersama-sama oleh Kementerian Lembaga (KL) terkait lainnya.