Menko Darmin: Sapi Australia Bebas Bea Masuk ke RI Dalam Jumlah Tertentu
Merdeka.com - Indonesia dan Australia resmi menjalin kerja sama Kemitraan Ekonomi Komprehensif usai dilakukan penandatangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) beberapa waktu lalu. Perjanjian perdagangan bebas tersebut, memberikan kemudahan akses pasar antar kedua negara.
Salah satunya dibebaskannya tarif bea masuk untuk impor sapi dari Australia ke Indonesia. Namun, banyaknya sapi impor asal Negara Kanguru tersebut membuat khawatir peternak dalam negeri.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, dalam perjanjian perdagangan, kedua negara ini menyepakati ada jumlah batasan tertentu untuk sapi yang dibebaskan tarifnya. Artinya tidak serta merta semua sapi asal Negara Kanguru tersebut dikenakan bea masuk 0 persen dalam jumlah besar.
"Begitu dia lebih dari situ (batas yang disepakati) dia kena (bea masuk)," kata Menko Darmin saat ditemui di Jakarta, Senin (11/3).
Meski demikian, Menko Darmin mengaku tidak mengetahui jumlah batasan yang diberikan kepada Australia untuk impor Sapi. Sebab, peraturan itu berada di ranah Kementerian Perdagangan.
"Tanya ke Menteri Perdagangan (Enggartiasto Lukita) itu paling lama diperdebatkan. Dia minta berapa kita ngotot berapa. Tidak akan kemudian berlebihan karena gitu dari jumlah lebih dari itu kena," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajak ASEAN dan Australia Perkuat Kemitraan di Usia Emas 50 Tahun
Jokowi mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi.
Baca SelengkapnyaTarif PPN Bakal Naik 12 Persen di 2025, Sandiaga Uno: Tak Berdampak ke Sektor Pariwisata
Pemerintah akan mendengarkan berbagai masukan yang ada dari para pengusaha saat kenaikan tarif mulai diterapkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaTernyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara
Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnya