Menko Darmin minta seluruh lembaga sinergi kembangkan ekonomi syariah

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, pengembangan industri berbasis syariah di Indonesia masih lambat. Hal ini dikarenakan kebijakan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah dan lembaga terkait tidak bersinergi dengan baik.

Dia menjelaskan, pangsa pasar dari perbankan syariah hanya 5,7 persen. Selain itu, sub sektor industri jasa keuangan lain seperti asuransi, dana pensiun, dan lain-lain juga mengalami nasib serupa dengan pangsa pasar di bawah 5 persen.

"Kalau kita hanya bertahan keuangan bergerak sendiri-sendiri, sektor riil juga sendiri maka tidak mudah untuk menjadi dominan, baik di dalam ekonomi syariah secara global atau di dalam perekonomian Indonesia," kata Darmin di Gedung Kementerian Bappenas, Jakarta, Rabu (25/7).

Untuk itu, dia meminta agar Indonesia tidak cukup jika hanya mendorong industri halal saja, melainkan harus ada sinergi antar pemerintah dan lembaga terkait. Sebab, jika kondisi ini dibiarkan secara terus menerus maka industri keuangan syariah di Indonesia tidak akan berembang pesat.

"Paling tidak antara produksi barang dan jasa kemudian logistik dan jaringan bahkan mungkin ekonomi digital atau e-commerce dan global value chain mau tidak mau harus diraih," imbuhnya.

Selain BI dan OJK, Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga syariah seperti Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) yang memiliki tanggung jawab untuk turut membantu menyinergikan berbagai kebijakan yang ada.

"Lembaga-lembaga yang sudah kita miliki KNKS, IAEI, dan lainnya memiliki tanggung jawab besar untuk menginisiasi, mendorong, dan mendinamisasikan jaringan sinergi dari berbagai kegiatan tersebut," tuturnya.