Menko Darmin: Masalah tata ruang hambat pembangunan infrastruktur

Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu caranya dengan mendorong daerah-daerah untuk segera menyelesaikan persoalan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan, salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan persoalan RTRW ini melalui percepatan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN).

"Persoalan tata ruang yang berkepanjangan dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis nasional. Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juga mengalami kendala aspek aturan tata ruang," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Senin (16/1).

Darmin menegaskan, aturan tata ruang nasional ini sangat penting karena menjadi dasar pijakan bagi kebijakan di sektor-sektor lain. "Kebijakan sektor pertanian, terutama pangan, basisnya adalah reformasi agraria," imbuhnya.

Tata ruang nasional juga sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan lahan berbagai proyek strategis nasional. Oleh sebab itu, penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang sangat diperlukan.

Nantinya, lanjut Darmin, selama seminggu ke depan beberapa menteri terkait sudah harus memberikan persetujuan pada RPP Perubahan Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN tersebut.

Adapun kementerian yang terkait dalam RPP ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.