Menko Darmin: Kata siapa Menteri Rini akan direshuffle?

Merdeka.com - Kabar soal rombak kabinet Jokowi-JK atau reshuffle kembali santer terdengar. Terutama sejak 3 November 2015 lalu.

Banyak spekulasi mengenai nama-nama menteri yang akan direshuffle. Selain Jaksa Agung HM Prasetyo, muncul nama lain yang disebut-sebut bakal mendapat jatah reshuffle yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tampak terkejut saat ditanya mengenai kabar akan direshuffle-nya Menteri Rini dari kabinet Jokowi. "Ah! Kata Siapa?" ucap Darmin di Kantornya, Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Seperti diketahui, Rini Soemarno sudah sejak awal dilibatkan dalam pembentukan kabinet kerja saat di Rumah Transisi, bersama Andi Widjajanto yang kemudian menjadi Sekretaris Kabinet.

Pada saat reshuffle jilid I, Andi Widjajanto mendapat jatah reshuffle, digantikan oleh Pramono Anung. Sementara Menteri Rini masih di posisinya.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) menyambut baik jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan reshuffle kabinet jilid dua. Adapun menteri-menteri yang layak dicopot adalah mereka yang kinerja, koordinasi dan loyalitasnya rendah terhadap pemerintah.

"Alangkah berisiko ketika suatu kementerian dipimpin menteri sudah memiliki otoritas pembiayaan negara tinggi, dan dia sendiri yang mengaturnya. Jangan sampai terjadi akumulasi kekuasaan besar di situ," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11).

Politikus PDIP itu memberi sinyal kuat bila menteri yang layak diganti adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebab, penguatan tim kabinet kerja, perencanaan dan pembiayaan pembangunan tak terlihat dalam kementerian tersebut.

"DPR sudah memberi beberapa sinyal, terutama menyangkut penguatan tim, PMN pada BUMN yang jelas-jelas tak menjadi prioritas dalam pemerintahan. Alangkah berisikonya ketika suatu kementerian yang dipimpin menteri yang pembiayaan negara tapi dikelola dirinya sendiri," jelasnya.

Namun demikian, lanjut Andreas, kewenangan untuk melakukan reshuffle kabinet adalah sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi. Sebagai partai pendukung utama, PDIP sebatas memberikan masukan-masukan kepada presiden.

"Saya punya 3 hal catatan, menteri itu harus punya kinerja yang ingin dicapai pemerintah secara teamwork. Dia harus loyal terhadap presiden, dia harus punya koordinasi, ini yang paling lemah. Saya setuju 3 aspek ini," jelas Andreas. (mdk/idr)