Menko Darmin: Kartu bansos jangan untuk beli pulsa HP

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK tengah berusaha mempercepat pelaksanaan penyaluran bantuan sosial (bansos) non-tunai merata untuk seluruh rakyat. Saat ini, pemerintah baru melaksanakan uji coba hanya di beberapa daerah saja.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, kartu bansos ini nantinya tidak hanya bisa digunakan untuk membeli beras saja. Namun, juga beberapa bahan pangan pokok lainnya.

Menko Darmin mengingatkan bahwa masyarakat tidak diperbolehkan membeli barang kebutuhan lain selain makanan, seperti pulsa telepon genggam atau HP. Akan tetapi, Menko Darmin tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana nanti pemerintah mengaturnya.

"Kalau tadinya hanya beras, ke depan akan dibuka bisa beli telur, mi goreng. Tapi tak bisa di luar itu, nanti beli voucher (HP). Itu ujicoba sudah berjalan tapi kita ingin lebih cepat supaya bantuan non-tunai bisa segera dilakukan," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/4).

Nantinya, kartu bansos ini akan berisi uang yang akan diberikan pemerintah. "Ada kartu isinya uang, dia boleh beli apa saja," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-JK Februari lalu mengucurkan Bantuan Sosial (Bansos) secara non-tunai. Setidaknya, Bansos akan dikucurkan di 44 kota pertama dengan sekitar 1,4 juta masyarakat penerima manfaat.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kusumaningtuti S. Soetiono mengatakan, tidak sulit untuk mencairkan sana bansos yang nantinya diterima dalam bentuk kartu merah putih dengan saldo ratusan ribu Rupiah.

"Mencairkannya jadi penerima kartu merah putih itu bisa menarik uangnya di agen yang punya EDC, kita punya agen Bansos yang sekarang sedang diedukasi," katanya.

Guna memperbanyak agen bansos, OJK berencana akan memanfaatkan agen laku pandai perbankan yang sudah tersebar saat ini. Agen laku pandai dari BNI dan BRI mengaku siap jadi agen bansos.

"BRI nanti fokus luar Jawa, dan BNI fokus di Jawa dan Bali. Nanti keluarga penerima manfaat bisa datang ke agen ke daerahnya, dan kita akan terus tambah agen agar tidak terjadi antrean panjang," katanya.

Tahap awal, pemerintah akan menyiapkan minimal 2 agen di satu kota. Namun, Presiden Jokowi meminta agar agen ditambah menjadi 2 agen di setiap kelurahan dan satu agen di di setiap pasar.

"Jadi kartu ini ada rekening tabungannya (bagian atas) dan satu bagian lagi (bawah) itu e-wallet yang bisa ditukar atau dibelikan bahan pokok," kata Titu.