Menko Darmin: Dampak Diskon Pajak 300 Persen Baru Terasa di 2020
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebut bahwa dampak kebijakan Super Deductible Tax atau diskon pajak sebesar 300 persen baru bisa dirasakan pada 2020. Hingga kini, belum ada perusahaan yang mendaftarkan diri memanfaatkan insentif tersebut.
"Belum ada (industri yang apply). Kita sebenarnya mau terbitkan tahun depan, pada saat kita kembangkan vokasi secara besar-besaran," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (19/7).
Menko Darmin melanjutkan, kebijakan Super Deductible Tax belum rampung sepenuhnya. Kebijakan tersebut masih menunggu aturan tambahan untuk dapat diterapkan dan berlaku secara efektif bagi pengusaha.
"Belum selesai benar kebijakannya, terutama yang bagian lead penelitian dan pengembangan. Itu belum tuntas," jelasnya.
Mantan Gubernur Indonesia tersebut menambahkan, saat ini ekonomi dunia masih melambat dan membawa pengaruh kepada Indonesia pada berbagai sektor industri.
"Ya ekonomi dunia kalau lagi melambat, pengaruhnya ke mana-mana, kita sudah rasakan pengaruhnya, tapi kita juga tinggal bisa manfaatkannya atau tidak," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
Baca SelengkapnyaImpor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaSudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaPerusahaan mencatat peningkatan penyaluran pembiayaan baru hingga akhir Desember 2023 sebesar Rp5,8 triliun, atau meningkat 28 persen.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaPengusaha mendukung kebijakan lartas impor yang diharapkan bisa melindungi produk dalam negeri dari produk ilegal dengan harga miring.
Baca SelengkapnyaPemerintah Pastikan Ada Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2024
Baca Selengkapnya