Menko Darmin beberkan strategi tekan defisit transaksi berjalan

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution tengah menyusun strategi jangka pendek, menengah, panjang atau masterlist dalam menghadapi tren pelebaran defisit transaksi berjalan. Langkah ini juga untuk menghadapi defisit neraca perdagangan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah merealisasikan penggunaan biosolar 20 persen (B20) pada 1 September mendatang. Kebijakan ini tinggal menunggu Peraturan Pemerintah dan aturan turunannya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"B20 mulai 1 september dan itu begitu dijalankan tidak ada lagi B0 yang kita sedang pikir adalah Pertadex. Tapi kalau pasangannya Pertalite yang namanya Dexlite itu B20 sehingga kita sudah atur walaupun Permen belum keluar karena Perpres baru keluar besok," ujarnya di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (15/8).

Menko Darmin menjamin, dengan penggunaan B20 ini ketergantungan Indonesia terhadap impor solar akan berkurang. Pemerintah juga akan terus memastikan pencampuran dilakukan di dalam negeri sebelum diteruskan kepada konsumen.

"Di sana akan diatur dengan jelas bahwa pencampuran CPO dengan solar itu dilakukan semua pengimpor, tidak boleh tidak. PT Pertamina sebagai produsen dalam negeri juga melakukan pencampuran, tidak ada lagi lolos kecuali yang nakal," jelasnya.

Sementara itu, langkah menengah adalah mengerem bahan baku impor yang tidak mendesak. "Kalau mengurangi untuk pertumbuhan impor, TKDN. Proyek yang besar itu ada target TKDN, satu per satu begitu kita lihat sekarang banyak yang tidak dipenuhi jadi kita akan memastikan dipenuhi," jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, untuk jangka panjang pemerintah sudah menyiapkan pengelolaan kilang PT Trans Pacific Petroleum Indotama (TPPI). Kilang ini akan dikelola oleh PT Pertamina dan mendatangkan keuntungan bagi negara.

"Ada yang lebih panjang, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Tapi kita juga mencari solusi dan tadi sudah di tanda tangani antara Kemenkeu dan Pertamina Petrochemical Indonesia, memang itu bukan sebulan bisa tiga sampai empat bulan bisa lebih sedikit untuk mulai," tandasnya.