Menko Airlangga: RI Butuh Reformasi Struktural Keluar dari Jebakan Kelas Menengah

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan, pentingnya reformasi struktural untuk melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) dan bisa menjadi negara maju. Di antaranya dengan memaksimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

"Indonesia menghadapi tantangan untuk dapat keluar dari middle income trap dan meraih cita-cita untuk menjadi Indonesia maju. Untuk itu, dibutuhkan reformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi," terangnya dalam webinar bertajuk Transformasi Ekonomi: Mendorong Investasi di Indonesia Melalui Implementasi UU Cipta Kerja, Kamis (29/4).

Menko Airlangga mengungkapkan, melalui implementasi UU Cipta Kerja secara optimal akan mempercepat upaya reformasi struktural. Menyusul adanya berbagai kemudahan pengurusan izin usaha hingga berbagai insentif menarik untuk meningkatkan realisasi investasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya

Sejumlah poin menarik tersebut telah dituangkan dalam Perpres 10/2021 tentang untuk Penanaman Modal atau Perpres Daftar Prioritas Investasi (DPI). Dalam beleid tersebut pemerintah telah membuka 1.700 bidang usaha untuk investasi.

"Di dalamnya 245 bidang usaha akan mendapatkan fasilitas, 99 bidang usaha dialokasikan untuk kemitraan Koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu," ujarnya.

Kemudian, melalui UU sapu jagat itu, pemerintah juga menawarkan insentif fiskal dan non fiskal kepada investor yang tertarik untuk menanamkan dananya di bidang usaha prioritas.

Maka dari itu, dia meyakini, penerapan UU Cipta Kerja secara baik mampu mendorong Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah. "Karena (Undang-Undang Cipta Kerja) untuk meningkatkan FDI dan memperbaiki iklim investasi," tutupnya.