Menko Airlangga: RAPBN 2022 Fleksibel dan Antisipatif Hadapi Ketidakpastian

Merdeka.com - Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi telah menyusun dan melaporkan Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2022 dengan tema 'Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural'. Pada tahun depan, pemerintah dan akan fokus pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat, dengan tetap fleksibel serta antisipatif menghadapi ketidakpastian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, RAPBN 2022 melanjutkan konsolidasi fiskal dengan antisipatif terhadap ketidakpastian.

"Pemerintah juga akan terus mengakselerasi program vaksinasi agar dapat mengendalikan pandemi dan ini merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional," kata Airlangga dikutip Selasa (17/8).

Dalam RAPBN 2022, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp1.840,7 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.708,7 Triliun. Nominal defisit turun 9,7 persen dibandingkan APBN 2021, atau defisit APBN sebesar 4,85 persen dari PDB.

Untuk mengantisipasi situasi pandemi, pemerintah menyiapkan tambahan kebutuhan anggaran melalui pengalokasian untuk Program PEN 2022, yang akan fokus untuk kebutuhan penanganan kesehatan sebesar Rp148,1 triliun dan kebutuhan anggaran untuk perlindungan masyarakat sebesar Rp153,7 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Penanganan kesehatan (Rp148,1 triliun)

- Anggaran testing, tracing, treatment Rp4,5 triliun.

- Perawatan pasien Covid-19 Rp14,9 triliun (250 ribu pasien dirawat dengan cost sharing BPJS 15 persen).

- Obat Covid-19 Rp1 triliun (4 juta paket). Insentif Nakes (12 bulan): Pusat Rp6,4 triliun dan Daerah Rp6,1 triliun

- Vaksinasi dengan anggaran pengadaan sebesar Rp38,44 triliun

- Insentif perpajakan vaksin Rp2,4 triliun

- Penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp26,2 triliun

- Antisipasi kesehatan lainnya Rp38,7 triliun (a.l. perluasan klaim pasien 650 ribu dengan cost sharing BPJS 15 persen.

Perlindungan Masyarakat

Perlindungan masyarakat (Rp153,7 triliun)

- PKH untuk 10 juta KPM Rp28,7 triliun

- Kartu sembako untuk 18,8 juta KPM Rp45,1 triliun

- Kartu Prakerja Rp11,0 triliun

- Dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan Rp5,6 triliun

- BLT desa Rp27,2 triliun

- Cadangan perluasan Rp36,16 triliun:

- Bansos tunai untuk 10 juta KPM Rp12,02 triliun

- Kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM Rp7,1 triliun

- Bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik Rp8,1 triliun

- Cadangan Perlinmas Rp9,0 triliun

"Kita berharap bahwa dengan anggaran APBN 2022, kita tetap menjaga kesehatan masyarakat dan tetap ada buffer perlindungan masyarakat, agar selain daya beli bisa tertahan juga bisa memberikan multiplier effect pertumbuhan di sektor konsumsi," pungkas Airlangga.