Menkeu Sri Mulyani Keluhkan Sulitnya Dapatkan Data UMKM di Indonesia

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan masih sulitnya mendapatkan data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos). Kesulitan itu khususnya terjadi kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Paling sering dibahas namun sulit dari datanya adalah UMKM," katanya dalam acara Indonesia Fintech Summit, secara virtual di Jakarta, Rabu (11/11).

Bendahara Negara itu mengatakan, banyak yang menyebut Indonesia memiliki 60 juta UMKM. Namun ketika pemerintah, mengalokasikan anggaran program pemulihan ekonomi (PEN) untuk UMKM, seperti fasilitas subsidi bunga atau restrukturisasi pinjaman atau banpres produktif Rp2,4 juta per UMKM, justru kesulitan dalam pendataan.

"Mencari orangnya ini tidak gampang. Kita punya database yang sangat terfragmentasi," sebutnya.

Diakuinya, selama ini data-data UMKM tersebut tidak berasal dari satu pintu. Ada yang berasal dari perbankan seperti BNI, BRI, dan bank lainnya. Juga ada pula yang berasal dari non bank seperti PNM, pegadaian, dan di Kemenkop UKM.

"Jadi ini adalah perlunya untuk integrasikan dan memungkinkan untuk eksekusi efektif efisien dan tepat sasaran. Juga bisa minimalkan yang disebut exclusion dan inclusion error" ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan tetap melanjutkan program bantuan sosial untuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat peripurna beberapa waktu lalu.

"Sesuai arahan Presiden (Jokowi) di rapat paripurna kemarin karena ekonomi kuartal I tahun depan masih cukup berat bagi UMKM. Sehingga program sosial akan menjadi perhatian pemerintah," ujar dia dalam acara "Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan", Rabu (4/11).

Menurutnya, pemerintah telah memproyeksi hingga kuartal awal 2021 ekonomi Indonesia masih belum sepenuhnya pulih dari dampak buruk pandemi Covid-19. Alhasil pilihan untuk melanjutkan penyaluran program bantuan sosial dinilai tepat untuk melindungi kelangsungan bisnis UMKM domestik.

"Sehingga ini mudah mudahan menjadi perubahan mendasar di sektor UMKM," tambahnya.