Menkeu soal OTT di DJP: Korupsi dan ketamakan memang harus diperangi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Eselon II di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan pada Senin, 21 November 2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi langkah KPK tersebut.

"Saya sangat menghargai langkah-langkah KPK," kata Menteri Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/11).

Menurut dia, praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi sudah menjadi penyakit berbahaya di lingkungan kementerian. Sehingga, hal itu sudah pantas diperangi terutama di Kementerian Keuangan.

"Penyakit korupsi dan ketamakan dari staf di Kemenkeu memang harus diperangi," ucap dia.

Menteri Sri Mulyani mengatakan, sebelumnya dia sudah menekankan kepada jajarannya di Kementerian Keuangan agar menghindari praktik pungutan liar. Perihal yang sama juga pernah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mendatangi Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

"Jadi kami sudah memberikan peringatan bahwa ini adalah saatnya untuk melakukan perbaikan. Kalau di dalam tidak mau berubah sendiri berarti ada institusi lain yang akan melakukan. Saya senang, karena selama ini yang dilakukan KPK itu sebenarnya kerja sama juga dengan inspektorat jenderal kita," tuntasnya.

Sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah seorang pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kabar tersebut diperoleh dari sumber merdeka.com yang tidak ingin disebutkan namanya.

"Iya benar ada OTT," ujar sumber tersebut.

Informasinya, pejabat yang ditangkap merupakan eselon II. KPK juga menyita uang yang diduga digunakan untuk pengurangan pajak dari seorang wajib pajak. Juru bicara KPK Yuyuk Andrianti enggan membeberkan kabar penangkapan tersebut.

"Silakan tunggu besok akan dikonfirmasi," singkat Yuyuk.