Menkeu Sindir Pemda Lebih Suka Andalkan APBN Bangun Infrastruktur
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan terdapat sejumlah daerah yang sebenarnya mampu membangun infrastruktur tanpa tanpa harus menunggu kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya tidak semua daerah yang mampu itu mau mencari pendanaan selain dari APBN.
"Saat ini kami melihat rasio pemerintah daerah yang mampu dan mau melakukan pinjaman ke PT SMI hanya 16 persen dari Pemda-pemda yang sebetulnya mereka eligible atau bisa," kata dia, dalam 'Orientasi Anggota DPD Terpilih Periode 2019-2024, di JW Marriott, Jakarta, Rabu (18/9).
Dia mengatakan saat ini ada berbagai jenis pendanaan yang bisa diakses daerah. Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, lanjut dia, misalnya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pinjaman dari PT SMI.
Hanya opsi-opsi tersebut belum banyak digunakan oleh pemerintah daerah. Meskipun memiliki kemampuan dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Jadi artinya pemerintah daerah itu lebih baik menunggu tidak usah bangun daripada dia harus pinjam ke PT SMI untuk mempercepat pembangunan di daerahnya. Kita tunggu saja sampai nanti APBN, mungkin kasih," ujar dia.
"Dan tampaknya lebih giat melobi ke DPR, DPD, dan Kementerian Keuangan daripada mencari solusi di mana daerah tersebut sebetulnya memiliki kapasitas untuk bisa membangun melalui mekanisme KPBU atau pinjaman yang bisa dicicil kembali oleh APBD-nya karena APBD-nya sebetulnya memiliki kapasitas," imbuhnya.
Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, untuk memperbaiki hal tersebut pemerintah akan terus memperbaiki penguatan regulasi. "Dan tentu kita akan mendukung perbaikan kualitas SDM di daerah," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran bansos tahun 2024 sudah sesuai keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaIsu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca SelengkapnyaLayanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya