Menkeu: Semua layanan publik harus mengarah ke online
Merdeka.com - Kementerian Keuangan hari ini, Jumat (18/7), mencanangkan Hari Kualitas Pelayanan Publik terhadap para pemangku kepentingan. Pengusaha yang biasanya berurusan dengan instansi lingkungan bendahara negara diharap memaksimalkan layanan online.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, kalau ada keluhan masyarakat atas layanan anak buahnya, ambil contoh Ditjen Bea dan Cukai atau Ditjen Pajak, jangan lagi diselesaikan perorangan.
"Sekarang kalau ada masalah jangan lewat handphone. Seharusnya setiap masalah sekarang diselesaikan oleh sistem, termasuk berbasis online," ujarnya di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta.
Chatib mengundang setiap pengguna layanan di Kemenkeu untuk tak segan-segan mengkritik kinerja anak buahnya. Saat ini, institusi publik justru membutuhkan masukan dari publik.
"Jika sesuatu yang buruk dikatakan baik, maka tidak akan ada improvement. Tujuan dari kritik kan membuat yang buruk itu menjadi baik," kata menkeu.
Selepas seremoni, para pengusaha yang hadir diajak berkeliling Gedung Djuanda untuk melihat sistem perizinan logistik lewat online di televisi digital.
Ketua Ombudsman Danang Girindrawadhana mengapresiasi langkah Kemenkeu. Adanya penetapan hari kualitas layanan publik menunjukkan bendahara negara punya niat memperbaiki kinerjanya.
"Kementerian Keuangan dengan cepat mampu merespon desakan Ombudsman agar ada tindakan nyata dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diselenggarakan pemerintah," kata Danang.
Dalam kegiatan ini, selain Ombudsman, hadir para pemangku kepentingan misalnya pelaku usaha jasa logistik yang banyak berurusan dengan Bea Cukai. Ada pula perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Baca SelengkapnyaBeras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaOmbudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal ini menjadi kepedulian dan keberpihakan Polri untuk memberikan ruang kesempatan untuk bekerja dan mengabdi sebagai anggota Polri
Baca SelengkapnyaBlibli mengajak masyarakat lebih waspada dengan mengenali saluran informasi dan kanal komunikasi resmi Blibli.
Baca SelengkapnyaPertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPencarian jemaah dilakukan berbasis sinyal ponsel.
Baca Selengkapnya