Menkeu: Pembangunan MCK jadi syarat utama perangi kemiskinan

Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan proyeksi dan tantangan keuangan negara serta kebijakan yang akan dilakaukan untuk pembangunan infrastruktur baik desa, kota, provinsi nasional dengan penggunaan dana APBD dan bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan Indonesia.

"Untuk investasi ini kita akan menggunakan APBN, utama pada bidang yang dianggap sangat kritikal, infrastruktur dasar dari mulai desa, kota, provinsi nasional, terutama untuk pengurangan kemiskinan," kata Sri Mulyani di Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Selasa (11/4).

Membangun infrastuktur atau merenovasi bangunan yang sudah seperti pembangunan sekolah, puskesmas, rumah sakit dan pembuatan MCK yang harus dibangun karena itu merupakan hal yang penting.

"Jadi belanja buat pembangunan sekolah, atau perbaiki sekolah yang rusak, untuk pengadaan puskesmas, pengadaan rumah sakit, atau perbaikan rumah sakit, navigasi waduk sarana, MCK."

"Kementerian Keuangan tidak merasa bahwa masalah ini kecil, saya akan menyerukan terus bahwa MCK itu penting, itu menjadi salah satu syarat utama kita untuk bisa memerangi kemiskinan."

"Yaitu rakyat mampu mengakses air bersih pada tingkat harga yang terkontrol dan juga pembangunan-pembangunan, terutama bagi masyarakat yang kelas bawah," tegasnya.

Lanjut dia, banyak anggaran pemerintah yang harus dikeluarkan untuk membangun sarana agar Indonesia sebagai negara kesatuan tidak hanya mengarah pada politik, hukum namun juga secara ekonomi.

"Kemudian kita hari ini menginvestasikan banyak sekali anggaran modal pemerintah untuk membangun logistik arus distribusi agar, Indonesia sebagai satu negara kesatuan tidak hanya kita secara politik, secara hukum, tapi juga secara ekonomi, konektivitas logistik antar pulau, antar provinsi, antar kota, antar desa. Semuanya menjadi syarat kita, untuk Indonesia sebagai satu negara kesatuan, baik secara politik, ekonomi, sosial dan budaya."

"Ini adalah satu pr kita dan kita akan terus menggunakan instrumen ini, dan kita akan terus menggunakan APBN. Untuk membantu masyarakat yang relatif masih belum mampu, entah ini tentang pembangunan tenaga kerja yang perlu pelatihan apakah dari segi masyarakat petani2 kecil dan sebagainya," tuntasnya. (mdk/hrs)