Menkeu ngotot proyek kereta cepat tak boleh pakai anggaran negara

Merdeka.com - Tim penilai akhir sudah menyelesaikan kajian atas dua proposal proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST) baik dari Jepang maupun China. Masing-masing diakui memiliki keunggulan.

Jepang menawarkan biaya investasi proyek kereta cepat Shinkansen E5 USD 6,223 miliar atau setara Rp 87 triliun. Sedangkan China menawarkan harga lebih murah untuk HST CRH380A sebesar USD 5,585 miliar atau sekitar Rp 78 triliun.

Menteri Rini cenderung condong memilih China. Alasannya, China menawarkan menanggung semua dana yang dibutuhkan. Pandangan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tak jauh berbeda. Dia menegaskan, proyek kereta cepat tidak menggunakan APBN.

"Pokoknya gini kalau saya yang milih kriterianya kalau kereta cepat tak boleh pakai APBN dan terkait APBN," ungkapnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9).

Bambang menambahkan, dana APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) juga tidak akan digunakan untuk pembangunan kereta berkecepatan hingga 300 Km/Jam ini. "Mau PMN dan lain-lain (juga tidak). Itu menurut saya," singkatnya.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku telah mengantongi rekomendasi terkait High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung. Rencananya rekomendasi tersebut akan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Menko Darmin masih enggan memberikan bocoran mengenai rekomendasi yang akan disampaikan kepada Jokowi. Dia juga tutup mulut soal pertimbangan kelaikan proyek kereta cepat untuk dilanjutkan.

"Saya belum mau jawab. Tapi kita akan menyampaikan rekomendasi kita ke Presiden. Cuma saya ingin kita menyampaikannya supaya tidak sekadar mengirim surat tertulis. Saya ingin ya kita akan pergi bersama-sama kepada presiden, saya ingin menjelaskan sambil menyampaikan surat tertulis," tutup mantan Gubernur Bank Indonesia ini.