Menkeu jangan hanya bisa janji dan wacana bersih-bersih pajak

Merdeka.com - Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak terus mendapat sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Bukan lantaran prestasinya, tapi karena kelakuan pegawai pajak nakal yang menerima suap dari wajib pajak. Aksi mereka selalu terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sudah banyak pegawai pajak yang tertangkap tangan oleh KPK karena kasus mafia pajak. Namun, mereka seolah tidak kapok. Bahkan, kasus serupa terus muncul ke publik. Menteri keuangan selaku pimpinan tertinggi Ditjen Pajak selalu berjanji untuk membersihkan institusi pengumpul pendapatan negara itu dari praktik-praktik menyimpang pegawainya.

Chatib Basri yang baru saja didaulat sebagai menteri keuangan juga menjanjikan hal yang sama. Dia berjanji membersihkan institusi pajak dari perilaku yang tidak sejalan dengan reformasi birokrasi. Tidak hanya Chatib, menteri keuangan sebelumnya juga pernah menyerukan dan menjanjikan hal yang sama.

Agus Martowardojo berkali-kali menegaskan upayanya membersihkan Ditjen Pajak dari pegawai-pegawai nakal. Namun, berkali-kali pula wajahnya tercoreng oleh anak buahnya sendiri yang nekat melakukan tindak pidana korupsi, hingga akhirnya harus berurusan dengan lembaga antirasuah.

Tidak hanya Chatib dan Agus Marto, menteri keuangan lainnya yakni Sri Mulyani pun menyerukan perang melawan mafia pajak di internal kementerian keuangan. Di era Sri Mulyani, publik dihebohkan dengan munculnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Bahkan, sempat muncul gerakan boikot bayar pajak sebagai bentuk kekecewaan rakyat atas perilaku pegawai pajak nakal.

Janji 'membersihkan' Ditjen Pajak terus didengungkan oleh Kementerian Keuangan. Bahkan, tertangkapnya pegawai pajak nakal diklaim sebagai bagian dari pembersihan yang dilakukan instansi tersebut.

Reformasi birokrasi diklaim terus dijalankan dengan mengadopsi whistle blower sistem di mana setiap orang bisa melaporkan tindakan menyimpang pegawai pajak. Langkah itu sesuai dengan amanat dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanganan Kasus Hukum dan Penyimpangan Perpajakan.

Agar tak menyeleweng, gaji pegawai pajak pun sudah diberi remunerasi. Tujuannya menghindari praktik penyimpangan dengan alasan gaji yang minim. Nyatanya, masih ada pegawai pajak yang dicokok KPK karena menerima suap.

Jeruji besi nampaknya tidak membuat efek jera. Dirjen Pajak Fuad Rahmany bahkan mengatakan bahwa lebih baik pegawai pajak nakal dimiskinkan daripada masuk penjara. Karena pegawai pajak lebih takut miskin daripada mendekam di hotel prodeo.

Upaya bersih-bersih Ditjen Pajak ala Kementerian Keuangan jangan hanya sebuah janji dan wacana. Pada dasarnya, pengamat pajak dari Universitas Indonesia Darussalam melihat upaya bersih-bersih di Kemenkeu sudah dilakukan, hanya saja ruang penyelewengan masih terbuka. "Itu harus ditutup," tegasnya kepada merdeka.com, Selasa (21/5).

Menurutnya, tiga menteri keuangan selalu menjanjikan pembersihan Ditjen Pajak. Pengawasan sudah maksimal, penindakan juga demikian. Hanya satu yang menurut Darussalam belum dilakukan. Padahal satu masalah itu yang merupakan inti dari munculnya berbagai kasus penyelewengan dan mafia pajak.

"Yang belum itu adalah harmonisasi peraturan perpajakan," katanya. Menurutnya, peraturan perpajakan yang ada saat ini masih multitafsir dan membuka kesempatan pihak-pihak tertentu memanfaatkan sisi lemah aturan itu. "Ada yang mengambil keuntungan karena ketidakpastian dari aturan yang berlaku," tambahnya.

Menurutnya, ini adalah pekerjaan rumah utama Chatib Basri jika ingin merealisasikan janji pemerintah membersihkan Ditjen Pajak dari praktik mafia pajak.

"Kan lebih baik pencegahan daripada pengobatan. Pencegahannya melalui harmonisasi aturan itu. Jangan diberi kesempatan," tutupnya.

Mampukah Chatib Basri memenuhi janjinya membersihkan Ditjen Pajak? Menarik dinantikan sepak terjangnya. (mdk/noe)