Menkeu: BUMN jangan menyerah tagih tunggakan dividen Freeport
Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri tidak mau tunggakan dividen PT Freeport Indonesia membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 jadi korban. Dia mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berjuang meminta hak pemerintah, meski saham yang dimiliki Indonesia hanya 9,3 persen.
"Nanti tekanannya di saya lagi. Jangan semua orang 'ah enggak bisa nagih', kemudian di ujungnya defisitnya (APBN) besar. Coba dulu, jangan apa-apa enggak bisa," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/4).
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengeluh minimnya porsi saham pemerintah menyebabkan wakilnya kalah suara dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tambang terbesar sejagat itu.
Kepada pemegang saham, Freeport merasa tidak perlu memberikan dividen karena ada pengembangan usaha, dan alasan lainnya. "Hasil RUPS memutuskan tidak memberi dividen, terus BUMN tidak setuju, tapi mereka bilang tidak bisa karena masih ada keperluan lain-lain. Terus pemungutan suara, hasilnya tidak bayar. Saham 9,3 persen tidak ada artinya, karena itu kita masih usahakan," ungkap Dahlan.
Sementara ini, Dahlan mengaku timnya hendak meminta dividen interim, tapi belum jelas teknisnya seperti apa. Chatib mendukung langkah apapun yang bisa membikin perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu membayar kewajibannya pada kas negara.
Apalagi dengan beban APBN tinggi akibat deviasi nilai tukar, pemerintah sedang butuh uang, berapapun jumlahnya.
"Mbok ya diperjuangin, Rp 1,5 triliun lho, saya lagi perlu uang sekarang. Sudah dua tahun pula. Saya tahu dia enggak mau bagi dividen, sebagai perusahaan itu memang haknya, tapi musti ada fight-nya dong," kata menkeu.
Dalam keterangan pers, Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia Daisy Primayanti menjelaskan alasan pihaknya menunggak dividen selama dua tahun terakhir. Dia mengaku kebijakan ini berlaku terhadap semua pemegang saham, termasuk ke perusahaan induk dan pemerintah Indonesia. Penyebabnya antara lain,volume penjualan tembaga dan emas yang menurun karena kadar bijih yang rendah, gangguan operasi tambang, penurunan harga komoditas global.
Kemudian, penggunaan arus kas untuk investasi sekitar USD 1 miliar guna mendukung pengembangan tambang bawah tanah pada 2017. Tambang bawah tanah ini selanjutnya akan menjadi tumpuan kegiatan penambangan PTFI.
Aksi Freeport tak menyetor ke kas negara ini membuat target dividen di APBN berpotensi meleset. Seharusnya, tahun ini gabungan laba BUMN maupun saham pemerintah di perusahaan swasta terkumpul Rp 40 triliun.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaJelang Cuti, Karyawan Freeport Diantar Mobil Bus Anti Peluru dan Dikawal Ketat Brimob Bersenjata Lengkap
Berikut ini adalah perjalanan cuti karyawan Freeport yang turun dari Tembagapura menuju Timika dengan menggunakan bus anti peluru.
Baca SelengkapnyaBadak Sudah Ada Sejak 14 Juta Tahun Lalu, Fosilnya Ditemukan di China
Penemuan ini memiliki dampak besar terhadap pemahaman evolusi dan distribusi spesies badak di Asia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaPenampakan Salju Abadi di Tambang Emas Freeport Papua, Akses Jalannya Bikin Geleng-geleng
Begini penampakan salju abadi di Tambang Grasberg Freeport yang memanjakan mata.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Kewalahan Berantas Lelang Liar Tak Berizin, Ini Penyebabnya
Kemenkeu menyebut ada salah satu perusahaan yang melakukan transaksi jual dan beli lelang ilegal.
Baca SelengkapnyaKLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia
Atasi Konflik Harimau dengan Manusia, KLHK terjunkan penembak bius
Baca SelengkapnyaKetua MPR Puji Gebrakan Mentan Atasi Masalah Pangan
Bamsoet menilai kebijakan Mentan sukses mengurai berbagai persoalan pangan yang menghambat produksi selama ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca Selengkapnya