Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menolak rencana penghapusan atau pengurangan pajak yang melekat pada Bahan Bakar Minyak (BBM). Padahal, pengurangan pajak ini bisa menjadi pemicu turunnya harga BBM.

"Gak boleh dihapusin lah repot kalau dihapus. Nanti dipikirkan," kata Bambang di Komisi XI DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut Bambang, pemerintah saat ini masih menghitung efisiensi yang bisa dilakukan dalam penjualan BBM. Namun demikian, Bambang memberi sinyal penurunan harga BBM tidak perlu dilakukan.

Bambang menyebut, pengaruh turunnya harga BBM terhadap inflasi relatif kecil apabila dibandingkan dengan harga beras. Hal ini berkaitan dengan musim gadu atau musim paceklik.

"Pertama peranan bensin terhadap inflasi kecil jauh di bawah harga beras, jadi lebih baik jaga inflasi daripada harga Premium. Jadi kita pikirkan dulu lah itu," jelas Bambang.

Bambang pun masih enggan menyebut rencana pengumuman kebijakan harga BBM. "Nanti tunggu pengumuman pemerintah dalam waktu sesingkat-singkatnya," tutup Bambang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dodi Rez Alex Noerdin mendukung rencana pemerintah untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, pemerintah bisa menempuh dua cara tanpa harus menambah beban kerugian PT Pertamina.

Pertama adalah, pemerintah bisa bisa menurunkan pajak yang dibebankan pada BBM. Penurunan pajak bisa menurunkan harga jual tanpa memperbesar kerugian Pertamina.

"Pajaknya diturunkan saja oleh Pertamina. Di harga Premium itu ada unsur pajak, yaitu PPn sebesar 10 persen dan Pajak Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor (PBBKB) ini ada 5 persen, nah jadi ada 15 persen. Kalau pemerintah ingin mengurangi harga atau menurunkan harga Premium, kurangi saja pajaknya," kata Dodi di Komisi VI DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

Diakui bahwa kebijakan menurunkan pajak BBM subsidi akan menurunkan pendapatan negara dari sisi pajak. Namun di sisi lain, imbuh Dodi, ekonomi masyarakat bergerak.

"Tentu akan mempengaruhi pendapatan dari penerimaan pajak tapi nanti efeknya pasti akan lebih besar seperti dikatakan tadi penurunan dari dampak Premium itu kan banyak multipliernya ke sektor logistik ke inflasi juga akan turun, konsumsi. Jadi itu salah satu jalan, tidak mengurangi dari pendapatan Pertamina tapi pajaknya yang kita distribusikan," tutur Dodi.