Menkeu Bambang: DPR setara presiden jadi punya hak ajukan anggaran

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku tak bisa halangi niat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membangun gedung baru. Menurut dia, posisi DPR setara dengan presiden sehingga punya hak untuk ajukan anggaran.

"Kami tidak bisa masuk ke program DPR. DPR itu lembaga tinggi negara setara dengan Presiden. Jadi‎ tidak mungkin saya bilang ke DPR, kamu tidak boleh ini tidak boleh itu," tegasnya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/11).

Bambang menegaskan DPR pernah mendapatkan dana Rp 740 miliar pada postur anggaran 2015. Namun, lanjut dia, pemerintah tak tahu menahu soal pemakaian anggaran tersebut.

"Untuk apanya itu adalah urusan Sekjen DPR dan mitra kerjanya, badan urusan rumah tangga DPR. Kita menunggu detail apa yang sedang dipakai untuk Rp740 miliar itu," ujarnya.

Mantan wakil menteri keuangan ini menambahkan DPR sempat meminta tambahan anggaran sebesar Rp2,23 triliun untuk pelaksanaan fungsi legislasi dan sarana prasarana. Tetapi, pemerintah hanya menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 740 miliar.

"DPR meminta Rp 2,24 triliun yang disusulkan maka DPR mendapat tambahan Rp 740 miliar saja." tandasnya.

Sebelumnya, DPR mendapatkan anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 740 miliar. Anggaran tersebut muncul dalam pengesahan APBN 2016.