Menhub Budi: Serapan anggaran kita rendah karena butuh proses dan tender

Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengakui bahwa realisasi penyerapan anggaran kementeriannya masih rendah. Meski begitu, Menhub Budi mengaku tidak khawatir walaupun prediksi serapan anggaran cuma 92 persen hingga akhir tahun.

Menurut Budi, proses penyerapan anggaran di kementeriannya dan Kementerian PUPR membutuhkan proses yang lebih panjang dibanding kementerian lain. Salah satunya adalah proses tender dari sebuah proyek pembangunan.

"Serapan anggaran Kemenhub rendah. kementerian Perhubungan dan PUPR butuh proses, ada tender," katanya usai acara Dialog Nasional 16 "Indonesia Maju" di Bale Asri Pusdai, Jl. Diponegoro, Rabu (18/7).

Saat ini, proses tender seluruh proyek pembangunan yang ada dalam rencana Kemenhub sudah 85 persen selesai. "Sekarang tinggal bekerja. Kita optimis (serapan anggaran kementerian Perhubungan) akan tinggi dari tahun lalu," jelasnya.

Saat ini, anggaran paling besar dialokasikan untuk sarana transportasi kereta api. "Kereta api paling gede anggarannya. Termasuk Jakarta double track. (Proyek yang berkaitan dengan kereta api) ada di Jawa Timur, Makassar, Jawa tengah dan Jawa Barat," imbuhnya.

Pernyataan Budi Karya itu dikeluarkan terkait rilisan Kementerian Keuangan yang menyebutkan realisasi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga baru mencapai 34,93 persen atau Rp 295,99 triliun pada Juni 2018.

Dari jumlah itu, dua kementerian realisasi penyerapan anggarannya masih rendah, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang baru terealisasi 27,07 persen atau Rp 29,07 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar 22,78 persen atau Rp 10,98 triliun.

Sedangkan kementerian lain, seperti Kementerian Sosial tercatat sudah menyerap anggaran 26,65 persen atau Rp 6,35 triliun. Dari laporan APBN KiTa Kementerian Kesehatan memiliki perkembangan penyerapan anggaran yang paling cepat yakni 58,09 persen atau Rp 34,33 triliun, kemudian diikuti dengan Kemenkumham sebesar 47,79 persen atau sekitar Rp 5,06 triliun.

Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat 47,16 persen atau sebesar Rp 3,9 triliun. Kemudian Kementerian Keuangan penyerapan anggarannya sudah 41,75 persen atau sebesar Rp 19,07 triliun.

Kementerian Pertanian sudah menyerap anggaran 38,22 persen atau sebesar Rp 15,32 triliun diikuti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 37,35 persen atau Rp 15,42 triliun. Kemudian Kementerian Agama 37,03 persen atau Rp 23,01 triliun. (mdk/idr)