Menhub Budi: Satgas OPP bekerja bagai detektif awasi praktik pungli

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan telah membuat tim satuan tugas (Satgas) Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) atau Tim Ad Hoc. Tim ini sendiri beranggotakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, nantinya tim Ad Hoc akan mempunyai tugas khusus yang tidak hanya mengawal pungli di Kementerian Perhubungan, tetapi juga menjadi mata-mata bak detektif untuk mengawasi potensi terjadinya kembali praktik pungli.

"Kita berikan kesempatan untuk Ad Hoc lakukan itu, silakan lewat situ (pemangkasan izin). Bisa saja mereka menyamar sebebas-bebasnya," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (24/10).

Selain itu, tim Ad Hoc juga akan diberikan hak untuk merekomendasi perizinan yang perlu dirombak maupun dibinasakan. Rekomendasi ini baik secara administratif maupun lainnya.

"Penyelesaian izin saya berikan kesempatan kepada Ad Hoc untuk memberikan rekomendasi. Karena kedalaman perombakan itu kan saya belum tahu. Berikan rekomendasi, menerima laporan dari masyarakat mereka berangkat melakukan langkah-langkah," tuturnya.

Tim ini akan diberikan waktu selama 1 tahun untuk melakukan tugas khusus tersebut. Apabila sudah selesai, pihaknya akan kembali melakukan evaluasi. "Banyak sekali, masih ada laporan. Tim akan bekerja satu tahun," pungkasnya.