Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menhub Budi Beberkan 3 Kebijakan Pengembangan Pelabuhan Nasional

Menhub Budi Beberkan 3 Kebijakan Pengembangan Pelabuhan Nasional Pelabuhan. ©2013 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, ada tiga arah kebijakan terkait pengembangan pelabuhan nasional. Di antaranya mendorong investasi swasta, mendorong persaingan pemberdayaan peran penyelenggaraan pelabuhan, serta mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin.

"Kebijakan pelabuhan nasional diarahkan dalam upaya mendorong investasi swasta, mendorong persaingan pemberdayaan peran penyelenggara pelabuhan serta mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin," ujar dia dalam acara Peringatan HUT Ke 6 Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Sabtu (20/2).

Guna mendukung kebijakan tersebut, dia berharap agar ABUPI dan asosiasi lainnya dapat semakin meningkatkan komitmennya untuk terus melahirkan berbagai inovasi terkait aktivitas bisnis. Kemudian juga berkeinginan untuk meningkatkan kinerja di situasi sulit akibat dampak pandemi Covid-19.

"Ini yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap perekonomian nasional," tambahnya.

Selain asosiasi, pihaknya juga mengajak kepada para stakeholders terkait lainnya untuk meningkatkan sinergi bersama pemerintah, khususnya dalam rangka memajukan sektor pelabuhan di Indonesia. "Sehingga impian kita untuk memiliki pelabuhan yang berdaya saing dapat terealisasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Menhub Budi menjamin pemerintah terus berupaya melindungi seluruh operasional kegiatan pelabuhan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dimaksudkan agar kinerja pelabuhan tetap kinclong di masa kedaruratan kesehatan akibat penyebaran virus covid-19.

"Pemerintah terus memastikan operasional kegiatan ekonomi dan pelabuhan. Ini agar (kinerja) tidak terganggu," ujar dia dalam acara Peringatan HUT Ke 6 Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Sabtu (20/2).

Dia menambahkan, melalui upaya perlindungan operasional pelabuhan ini juga dimaksudkan untuk memastikan setiap layanan tetap berjalan prima. "Karena pelabuhan inilah tempat berputarnya roda perekonomian," tekannya.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Respons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar

Respons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar

Jawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?

Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?

Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya