Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah membentuk holding sarana dan prasarana perhubungan udara. Pembentukan ini tertuang dalam Surat Menteri BUMN Nomor S-180/MBU/03/2019 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Kajian Pembentukan Holding BUMN Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara.

Surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI ini ditandatangani Menteri BUMN Rini Soemarno pada 25 Maret 2019.

"Pembentukan holding BUMN Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara merupakan salah satu holding yang menjadi prioritas Kementerian BUMN pada tahun 2019," tulis Rini seperti tertuang dalam surat tersebut, Jumat

Berikut penjelasan mengenai rencana pembentukan holding BUMN perhubungan udara, beserta pro dan kontra dari berbagai pihak mengenai rencana ini.

Meningkatkan Industri Penerbangan

Dalam surat tersebut juga dijelaskan hasil kajian bahwa pembentukan holding Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dalam industri sektor perhubungan udara di Indonesia yaitu keterbatasan kapasitas infrastruktur, konektivitas, beberapa keterbatasan regulasi, dinamika persaingan pasar, juga tuntutan peningkatan standar pelayanan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengharapkan dengan penggabungan ini akan memperkuat bisnis dan pelayanan penerbangan di Indonesia ke depannya. Dia melihat konsep yang sama juga diterapkan di Dubai, UEA dan Doha, Qatar.

"Sekarang sedang dipelajari, kita pakai konsultan, kita bicarakan bersama, ini lebih baik bagaimana. Karena ke depan kalau kita melihat, adalah bagaimana kita lihat di negara lain, seperti di Doha bandaranya dengan penerbangannya Qatar Airways, di Dubai itu juga Dubai Airport juga sama dengan Emirates," kata Rini di Gedung BEI, Senin (15/4).

Gandeng Kemnenterian Perhubungan

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pihaknya juga melibatkan Kementerian Perhubungan dalam merealisasikan rencana pembentukan holding BUMN ini. Karena Kemenhub menjadi regulator di sektor penerbangan ini.

Kementerian Perhubungan mendukung rencana Kementerian BUMN untuk membentuk holding industri sarana dan prasarana perhubungan udara. Untuk menindaklanjuti rencana ini, Menhub mengaku akan mengumpulkan pejabat terkait dan beberapa stakeholder untuk dimintai pendapat.

"Kami akan coba rapatkan. Saya akan bahas hari ini dan akan saya minta pendapat teman-teman," tegas dia.

Ditargetkan Terbentuk Semester I-2019

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo menargetkan, holding BUMN di sektor sarana dan prasarana perhubungan udara akan terbentuk tahun ini.

"(Target selesai) Semester 1 2019," kata Gatot di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (15/4).

Gatot juga membeberkan mengapa Kementerian BUMN memilih PT Survey Udara Penas (Persero) sebagai holdingnya. "Kan 100 persen milik BUMN kan, yang penting 100 persen milik bumn. Kalau kita milih salah satu, AP 1 dan AP II kompleksitasnya tinggi," tegasnya.

Tak Matikan Industri Lain

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pada prinsipnya pembentukan holding tersebut diyakini demi memperkuat bisnis di sektor perhubungan udara dan juga menciptakan efisiensi.

"Pada dasarnya saya mendukung, tapi di sisi lain bahwa industri itu harus diperhatikan keberdayaannya. Jangan sampai mematikan industri yang lain," kata Menhub di kantornya, Kamis (11/4).

Ancam Pegawai BUMN

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno menyampaikan surat mengenai penolakan pembentukan holding BUMN penerbangan. Sandiaga menyampaikan hal itu saat sesi tanya jawab di dalam debat pamungkas capres dan cawapres 2019.

"Ada surat yang disampaikan kepada kami. Inti bunyinya bila kelak Allah berikan amanah pemimpin negeri, holding sektor penerbangan, kami terancam, terlempar dari BUMN. Besar harapan kami meluangkan dan keberkahan rezeki, diberikan uang Rp 350 ribu dari karyawan itu saat menuju Lampung," ujar Sandiaga.

Seperti diketahui, Serikat Karyawan PT Angkasa Pura II (Sekarpura II) menyatakan sikap terkait rencana holding perusahaan transportasi udara oleh Kementerian BUMN. Mereka berkirim surat untuk mempertanyakan rencana tersebut.

Dalam penyampaian pertanyaan sikap kepada pemerintah itu, hadir seluruh Ketua DPC Sekarpura II dari 15 bandara udara di Indonesia. Juga pengurus pusat yang memang berkantor di Gedung 600, Bandara Internasional Soekarno Hatta.

saat ini AP I dan AP II selaku perusahaan BUMN yang bisnisnya berkembang dengan baik, sehingga mempertanyakan kenapa akan dilakukan holding dengan perusahaan yang kurang baik secara keuangan.

Sekarpura II juga mempertanyakan kajian hukum dan bisnis, konsep tata kelola, serta peluang rencana holding tersebut terhadap Serikat Pekerja PT Angkasa Pura I dan II. Baik dari sisi perusahaan dan juga karyawan.