Mengintip Kemampuan Anggaran Negara untuk Vaksin Covid-19 Gratis

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan vaksin Covid-19 akan diberikan gratis untuk seluruh masyarakat. Dia memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar memprioritaskan program vaksinasi pada anggaran 2021 untuk biaya vaksinasi.

"Dapat saya sampaikan vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Presiden Jokowi.

Dia juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merealokasikan anggaran terkait ketersediaan vaksin.

"Saya menginstruksikan kepada menteri keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan vaksin gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ungkap Presiden Jokowi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku masih melakukan hitung-hitungan terkait anggaran vaksin Covid-19 yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Sejauh ini, pemerintah sudah menyiapkan dana mencapai Rp54,4 triliun.

Di mana, dana tersebut dari dana cadangan sebesar Rp18 triliun di dalam Undang-Undang APBN 2020. Ditambah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ada dana untuk sektor kesehatan yang tidak terserap di tahun ini sebesar Rp36,4 triliun. Sehingga dana tersebut dialokasikan tahun depan untuk program vaksinasi.

"Jadi dari Rp18 triliun + Rp36,4 triliun ini adalah anggaran yang sudah akan kita cadangkan," kata dia.

Bio Farma Sebut Vaksinasi Butuh Anggaran Besar

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir, mengatakan perseroan membutuhkan anggaran besar dalam menjalankan program vaksinasi covid-19. Vaksinasi ini, kata Honesti, akan dilakukan tahun depan.

Dia memperkirakan Indonesia perlu melakukan vaksinasi kepada 170 juta penduduk atau 70 persen dari total penduduk sesuai dengan petunjuk WHO untuk bisa mencapai herd immunity.

"Pada saat vaksin covid ini akan diproduksi, memang kita butuh biaya yang cukup besar karena pengadaan vaksin itu dari pembelian bahan baku sampai produksi," kata Honesti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI, Senin (5/10).

"Asumsi kami, kalau kita butuh 340 juta dosis itu harus dilakukan programnya, diasumsikan, saya tidak katakan harga seperti ini, katakanlah butuh Rp200.000 satu dosis, artinya (kalau) dua dosis Rp400.000 untuk melakukan pengadaan program vaksinasi," sambung dia.

Banyak Pembiayaan Alternatif untuk Vaksin Covid-19 Gratis

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati meminta pemerintah tidak ambil pusing terkait kemampuan anggaran untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 gratis bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sebab, menurutnya banyak alternatif anggaran yang bisa dipungut oleh pemerintah untuk menutup biaya vaksinasi secara cuma-cuma tersebut.

"Ini kan masalah utama, tidak ada alasan lagi kalo bicara anggaran. Ibaratnya gini, anak lagi sakit, kira-kira kalau tidak punya uang apa pun akan dilakukan. Utang pun dilakukan, jadi banyak caranya," tuturnya dalam acara Vaksin dan Prospek Pemulihan Ekonomi, Sabtu (19/12).

Selain itu, belum terserap seluruhnya anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Klaster Kesehatan dinilai bisa menjadi alternatif baru untuk menambal anggaran program vaksinasi gratis.

"Indonesia punya anggaran di 2020 melalui PEN di alokasi kesehatan sampai November belum 50 persen. Artinya setidaknya sampai akhir tahun meski ada Rp20 triliun sampai Rp30 triliun lah untuk Sinovac yang kemari sudah datang 1,2 juta dosis atau 1,6 juta dosis berapa itu," ucapnya.

Selanjutnya, pemerintah juga diminta untuk mau mengevaluasi kelanjutan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) demi menghemat anggaran di masa pandemi Covid-19. Mengingat upaya vaksinasi dinilai jauh lebih penting untuk memerangi virus Covid-19 yang kian mengancam serius aspek kesehatan masyarakat.

"PSN ini tujuannya kan percepatan infrastruktur. Tetapi sekarang kan Infrastuktur kesehatan melalui vaksinasi dong yang lebih penting soalnya persoalan kesehatan ini. Lalu, kenapa kita masih memikirkan PSN," tegasnya.

Selain itu, vaksinasi gratis dinilai sebagai pembuktian komitmen pemerintah untuk menunjukan sisi sense of crisis di masa kedaruratan kesehatan ini. Untuk itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memikirkan kemampuan anggaran dalam mewujudkan vaksin Covid-19 gratis.

"Apapun mestinya respon urgen saat ini harus dilakukan, termasuk juga vaksin gratis. Kalau tiba-tiba vaksin gratis ada perdebatan anggaran, pernyataannya kita masih waras tidak?," tandasnya.