Meneropong Dampak Perang Rusia-Ukraina ke RI, Termasuk Potensi Kenaikan Harga BBM

Merdeka.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha M Rachbini menyebut bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina dapat memperlambat pemulihan ekonomi Indonesia dan negara berkembang lain.

"Konflik Rusia-Ukraina yang memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global akan mempengaruhi dan memperlambat pemulihan ekonomi terutama emerging market seperti Indonesia," kata Eisha di Jakarta, Selasa (1/3).

Jika terus berlanjut, konflik Rusia-Ukraina dapat membuat sejumlah negara melarang masuk komoditas Rusia seperti minyak bumi, nikel, aluminium, palladium, dan gandum. Hal ini dapat meningkatkan harga komoditas dunia ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Peningkatan harga minyak bumi pun dapat mengerek naik harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas bahan pangan penting serta penting lain di dalam negeri.

"Pemerintah perlu berhati-hati dengan kenaikan harga minyak mentah dan gandum. Juga perlu menjaga kestabilan inflasi dengan menjaga harga BBM dalam negeri dan bahan-bahan pokok stabil dan tidak bervolatilitas tinggi," ucapnya.

Belanja pemerintah untuk subsidi energi pun dapat membengkak jika konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut, sehingga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tertekan.

Pada Januari 2022 realisasi subsidi energi pemerintah telah mencapai Rp10,42 triliun atau naik 347,2 persen year on year dari realisasi pada Januari 2021 yang sebesar Rp2,3 triliun.

"Konsekuensi dari kebijakan countercyclical, misalnya dengan intervensi harga atau pemberian subsidi, akan memberikan tekanan terhadap defisit APBN. Sehingga APBN perlu dikelola dengan efisien, dengan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, dan mempertimbangkan menunda pemindahan ibu kota," katanya.

Terhadap pasar keuangan, dengan sanksi yang diberikan Amerika Serikat terhadap pemain pasar keuangan dan perusahaan teknologi Rusia serta kenaikan inflasi yang berpotensi lebih tinggi, konflik Rusia-Ukraina dapat membuat Bank Sentral AS The Fed meningkatkan suku bunga ke tingkat yang lebih tinggi dari perkiraan semula.

"Hal itu dapat membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi, terjadi capital outflow, dan dampak negatif kepada balance of payment (BoP). Di pasar keuangan, konflik juga dapat berdampak terhadap penyaluran kredit, dan kinerja korporasi," ucapnya.

Kehati-hatian Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewaspadai ketidakpastian global yang diakibatkan revolusi industri 4.0 hingga perang antara Rusia dan Ukraina. Situasi ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga pangan hingga pembengkakan inflasi.

Jokowi lantas menyoroti kelangkaan pangan yang muncul di luar dugaan. Situasi ini sudah terjadi di beberapa negara, sehingga mengakibatkan terjadinya food rise.

"Harganya semuanya naik. Beberapa negara besar juga mengalami, beberapa negara sudah di atas 30 persen. Hati-hati dengan ini yang namanya urusan pangan," tegas Jokowi saat Rapat Pimpinan TNI-Polri 2022, Selasa (1/3).

Sorotan berikutnya diberikan untuk tren inflasi negara dunia. Dalam hal ini, Jokowi menyinggung angka inflasi di Amerika Serikat yang selama ini tidak pernah lebih dari 1 persen.

"Sekarang sudah di atas 7 persen. Di beberapa negara ada yang sudah di atas 50 persen, di atas 30 persen," ungkap dia.

Jokowi pun tak ingin negara abai atas fenomena tersebut. Sebab, itu otomatis bakal mengerek harga di luar jangkauan masyarakat.

"Apa yang terjadi kalau inflasi naik? Artinya semua harga naik. Artinya apa? beban masyarakat dalam keinginan untuk membeli barang juga semakin naik tinggi. Di semua negara sekarang seperti itu. Hati-hati," serunya.

"Jangan dianggap enteng hal-hal seperti itu? Artinya apa? Masyarakat yang ingin membeli barang harus membayar dengan harga yang lebih tinggi," ujar Jokowi.