Menengok Kesiapan Daerah Jalankan Transisi Energi untuk Kurangi Emisi Karbon

Merdeka.com - Pemerintah terus kerja keras dalam mewujudkan misi net zero emission. Untuk menjalankan hal ini, kebijakan terus diterapkan, salah satunya transisi energi ramah lingkungan. Menuju net zero emission (NZE) membuat pemerintah dan seluruh stakeholder di sektor energi bersiap di institusinya masing-masing.

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun peta jalan (roadmap) menuju net zero emission supaya pada 2060 emisi gas rumah kaca bisa diturunkan menjadi net zero," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ida Nuryatin Finahari dikutip di Jakarta, Sabtu (22/10).

Dalam roadmap, Kementerian ESDM menargetkan menurunkan emisi sekitar 232,2 juta ton karbondioksida atau CO2 pada 2025. Untuk tahap ini, Kementerian di antaranya melakukan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga biomassa berskala kecil. Penerapan pembangkit listrik ini diteruskan hingga 2030 sehingga dapat menurunkan emisi sekitar 327,9 juta ton CO2.

Pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton dalam persiapan menuju net zero emission pada 2060. Sebanyak 22 provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang akan menjadi acuan dalam melakukan transisi energi di daerah.

Provinsi yang bergerak cepat ini adalah Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat. Adapun 12 provinsi lainnya masih dalam proses penyusunan RUED.

Salah satu provinsi yang giat mendorong penggunaan energi baru terbarukan adalah Bali. Menurut Gubernur Bali I Wayan Koster, energi bersih merupakan salah satu unsur dari visi pembangunan di daerah yang dikenal sebagai destinasi wisata. Dia mengatakan Bali memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan.

"Potensi yang dapat dikembangkan , di antarannya dari tenaga surya, angin, air, gelombang, biotermal, dan biomassa. Potensinya sekitar 12.000 megawatt," kata Koster.

Ketersediaan Energi Memadai

Menurut Koster Bali merupakan kepulauan kecil dan menjadi tujuan utama wisatawan dunia. Untuk itu, diperlukan upaya untuk memastikan ketersediaan energi yang memadai dan berkelanjutan. "Karena itu kebijakan di Bali adalah Bali Mandiri Energi dengan energi bersih dari hulu sampai hilir," ujar Koster.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, Bambang Trihandoko, mengatakan Gorontalo sudah menyusun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dengan misi terciptanya keadilan dan kemandirian energi. Dalam belied tersebut transisi energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan mengajak peran swata.

"Karena Gorontalo sebagian besar kawasan hutan, kami mendorong investasi dan peran swasta untuk ikut serta di dalam pemanfaatan energi," kata Bambang.

Dia menuturkan Gorontalo berkolaborasi dengan PLN menerapkan sekian persen tambahan energi terbarukan untuk mensuplai PLTU Anggrek 2x12,5 MW. "Ada tiga persen yang dialokasikan energi terbarukan komoditi Kaliandra," ujarnya.