Mendag tak masalah penerimaan cukai miras berpotensi hilang Rp 6 T
Merdeka.com - Pembatasan peredaran penjualan minuman beralkohol berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara dari cukai. Namun, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel tak masalah kehilangan potensi penerimaan cukai.
Rachmat Gobel lebih memilih menyelamatkan generasi muda ketimbang pertahankan pendapatan negara dari cukai.
"Sekarang penting mana? Menjaga masa depan generasi bangsa atau mempertahankan cukai miras Rp 6 triliun, tapi generasi muda negara rusak? Kalau saya pilih kehilangan Rp 6 triliun tapi generasi muda kita selamat," ujar Gobel di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Sabtu (31/1).
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, Kemendag hanya melarang penjualan minuman keras di minimarket.
Penjualan minuman beralkohol masih diperbolehkan di hotel ataupun cafe. Dia mengaku yakin pendapatan negara masih bisa digenjot dari penjualan minuman alkohol di hotel dan cafe.
"Ada 21 persen kalau dia minum di cafe, restoran atau hotel. Kalau beli di Minimarket kan tidak ada pajaknya. Jadi yang tadi Rp 6 triliun cukai berkurang bakal ada pemasukan pemerintah lainnya dari pemasukannya bisa dari pajak," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag nomor 6 tahun 2015 yang melarang penjualan miras di minimarket. Aturan tersebut berlaku pada 16 April 2015.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jepang Masuk Daftar Negara dengan Biaya Hidup Relatif Murah, Menginap di Hotel Hanya Rp800.000
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaKendaraan pribadi cukup banyak memakan biaya baik sebelum maupun saat melakukan perjalanan mudik Lebaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Triyono khawatir kenaikan harga minuman manis dalam kemasan nantinya akan membebani daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPelaku industri mengaku kesulitan untuk memasarkan produk minuman kemasan rendah kalori.
Baca SelengkapnyaKelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari makanan minuman dan tembakau.
Baca SelengkapnyaPetugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, menangkap seorang pria warga negara (WN) Aljazair berinisial SAB (38).
Baca Selengkapnya