Menaker: Proses Pengaduan THR Harus Selesai 30 Hari

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) akan diselesaikan dalam waktu paling lama 30 hari. Berdasarkan laporan di Posko THR Kemnaker, tercatat sejak 20 April hingga 12 Mei 2021, ada 977 pengaduan yang sudah diverifikasi dan divalidasi.

"Proses penyelesaiannya, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan. Kemudian setelah itu diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jangka waktu paling lama 30 hari," jelas Menteri Ida dalam konferensi pers pada Kamis (12/5).

Setelah itu, baru bisa diberikan rekomendasi terkait dengan pengenaan sanksinya. Namun jika sudah bisa diselesaikan pada waktu pemberian nota pemeriksaan pertama, maka tidak perlu sampai 30 hari.

"Saya sangat mengapresiasi teman-teman Kadis membuat reaksi cepat, yang akan memproses secara cepat sehingga tidak membutuhkan waktu lama sampai 30 hari waktu maksimal," ungkapnya.

Saat ini, sebanyak 977 pengaduan yang ada sudah diteruskan kepada kepala dinas ketenagakerjaan provinsi di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kemudian sudah dikirimkan sebanyak 352 pengaduan untuk menjadi perhatian dinas ketenagakerjaan di 21 provinsi.

Setelah itu, prosesnya akan diteruskan setelah perayaan Idulfitri 2021. Menteri Ida mengatakan, direncanakan akan ada rapat koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota dan tim Posko THR untuk melakukan evaluasi.

"Evaluasi mengenai perkembangan lebih lanjut penanganan pengaduan oleh daerah, dan merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi," katanya.

Kehadiran Posko THR 2021 disebut sebagai komitmen pemerintah, untuk menjaga situasi ketenagakerjaan yang kondusif sebagai bagian untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Aduan THR 2021 Semakin Meningkat

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, laporan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini lebih banyak dibandingkan dengan 2020. Pada tahun ini, Posko THR menerima sebanyak 977 laporan, sementara pada 2020 hanya sebanyak 683.

Adapun kondisi tersebut disebabkan adanya kebijakan pembayaran THR secara penuh dan tepat waktu pada 2021. Sementara itu, pada 2020 ada kelonggaran hingga akhir tahun karena tekanan Pandemi Covid-19.

"Lebih besar tahun ini karena waktu yang ktia berikan kita harap pembayaran THR bisa dipenuhi H-1 Lebaran," ujar Menteri Ida, Jakarta, Rabu (12/5).

Meski lebih banyak tahun ini, Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing daerah akan lebih cepat menyelesaikan masalah THR. Sebab, ekonomi Indonesia sudah lebih baik sehingga kesepakatan akan lebih mudah ditempuh bersama pengusaha.

"Saya optimis meski kasusnya lebih besar penyelesaiannya akan jauh lebih baik dari 2020 seiring dengan semakin membaiknya ekonomi kita," tuturnya.

Permasalahan THR pada 2020, kata Menteri Ida, dari 683 laporan 75 persen telah melaksanakan pembayaran baik yang terlambat bayar, tertunda dan menyepakati sesuai maupun tidak sesuai dengan ketentuan THR.

"25 persennya tidak dibayar sesuai ketentuan terkait penyelesaian permasalahan perselisihan hubungan industrial, Itu 2020. 2021 totalnya 977 memang kalau dilihat lebih besar," tandasnya.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6