Menaker Ida: Penetapan UMP 2022 akan Ikuti Pedoman UU Cipta Kerja

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) bakal mengikuti pedoman UU Cipta Kerja. Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan aturan turunan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan berupa Peraturan Pemerintah (PP).

"Upah minimum 2022 akan ditetapkan dengan pedoman UU Cipta Kerja, sekarang dalam proses penyusunan aturan pelaksanaannya," ujar Menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (25/11).

Kendati untuk tahun depan, upah minimum akan ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam surat tersebut, Menaker telah mengamanatkan kepada para kepala daerah untuk tidak menaikkan UMP 2021. "Kami mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan kepada Gubernur untuk upah minimum 2022 setelah melihat kondisi perekonomian Indonesia," jelasnya.

Ida juga menjelaskan, tercatat ada 27 provinsi yang telah menetapkan UMP 2021 dengan nilai yang sama seperti tahun ini. "Enam provinsi UMP 2021-nya lebih tinggi dari 2020 dan satu provinsi belum menetapkan UMP 2021 yaitu Gorontalo," katanya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com