Menaker Hanif: Indonesia Harus Ubah Ekosistem Ketenagakerjaan
Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri ekosistem ketenagakerjaan harus diubah menjadi lebih fleksibel. Sebab, dia menilai ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia kaku dan rigid. Hal ini membuat masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan meskipun mereka memiliki pendidikan.
"Hanya 2 dari 10 orang berpendidikan di Indonesia yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi mereka," ungkap Hanif dalam paparan Diskusi Prospek Ekonomi 2019-2024 yang diselenggarakan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Jakarta, Rabu (24/4).
Dirinya menambahkan, bukan lapangan kerja yang membuat pengangguran semakin bertambah, tapi kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Bahkan, PHK seharusnya tidak menjadi hal yang ditakuti jika masyarakat punya kemampuan. Mereka bisa membuka bisnis sendiri.
Hanif juga menambahkan, jika Indonesia punya sumber daya manusia yang baik dan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih dinamis, masalah investasi akan selesai.
"4 dari 10 masalah investasi di Indonesia adalah masalah ketenagakerjaan, oleh karenanya jika masalah sumber daya manusia dalam dunia kerja selesai, investasi di Indonesia akan semakin lancar," tandasnya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ekonomi hijau dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.
Baca SelengkapnyaWamenaker Hubungan industrial yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila efektif dalam menanggulangi gejolak di sektor industri.
Baca SelengkapnyaMayjen Kunto mengingatkan, jika laut dibiarkan tercemar dan ekosistemnya rusak, maka potensi yang terkandung di dalamnya terganggu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menaker mengatakan bahwa dalam menerapkan pengupahan berbasis produktivitas dibutuhkan kemauan yang kuat dari pihak perusahaan.
Baca SelengkapnyaOperasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida meminta ILO untuk melanjutkan pencapaian kerja layak di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPeran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaIndonesia lebih awal menginisasi beberapa aksi pengendalian perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaGanjar mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia terkait keamanan.
Baca Selengkapnya