Menaker: Banyak federasi buruh, pimpinannya ingin jadi politisi

Merdeka.com - Menteri ketenagakerjaan RI, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan aturan ketenagakerjaan sudah jelas, setiap perusahaan atau pabrik wajib buruhnya berserikat. Namun, menurutnya, jumlah buruh yang berserikat justru menurun.

Disebutkan, tiga tahun lalu jumlah buruh yang berserikat ada 3,4 juta lebih dari total jumlah buruh atau pekerja formal sebanyak 49 juta orang. Tahun ini, jumlahnya menurun menjadi 2,71 juta orang.

"Tiga tahun lalu itu ada 14.000 perusahaan yang buruhnya punya serikat, namanya Pimpinan Unit Kerja (PUK) atau serikat buruh di tingkat perusahaan. Kini, dari 14.000 perusahaan itu tersisa 7.000 perusahaan. Padahal, di Indonesia itu jumlah perusahaan yang bayar pajak cukup banyak yakni sebanyak 368.000 perusahaan. Itu artinya banyak perusahaan atau pabrik yang buruhnya tidak berserikat padahal itu wajib karena serikat pekerja adalah alat perjuangan," ujar Muhammad Hanif Dhakiri di Aula Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) Makassar, Sabtu, (25/3).

Uniknya, katanya, jumlah federasi di Indonesia justru meningkat, semakin banyak yang terbentuk seperti federasi tambang, federasi kehutanan. Saat ini jumlahnya ada 112 federasi. Demikian juga dengan konfederasi atau organisasi buruh nasional di Indonesia itu juga banyak, ada 14 sementara di Amerika misalnya hanya satu.

"Ini artinya, massanya sedikit tapi organisasinya terlalu banyak, pimpinannya pun terlalu banyak jadi politisi," kata Hanif.

Hanif bercerita, pernah ada pejabat federasi yang datang kepadanya untuk minta izin unjuk rasa. Menurutnya, persaingan antar federasi sudag tidak sehat.

"Jadi ada persaingan di antara mereka dan ini tidak sehat," pungkasnya.