Masyarakat lebih butuh transportasi murah, bukan mobil murah

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan telah menandatangani Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2013 tentang mobil murah dan ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Dengan payung hukum tersebut, mobil murah sudah mulai bisa diperjualbelikan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengkritik kebijakan pemerintah yang menerbitkan PP mobil murah hemat energi. Dalam pandangannya, lahirnya kebijakan ini semakin memperkuat bukti bahwa pemerintah tidak berpihak pada pembenahan transportasi umum.

"Pejabat Indonesia tidak sensitif terhadap kebutuhan transportasi rakyatnya. Yang dibutuhkan transportasi murah tapi yang diberikan mobil murah," ucap Djoko kepada merdeka.com di Jakarta, Sabtu (8/6).

Kebijakan pemerintah mendukung mobil murah akan membuat transportasi umum semakin terpuruk dan tidak terurus. Kepala daerah yang telah mulai membenahi angkutan umum diperkirakan akan terhenti.

"Memang murah dan ramah lingkungan kalau jumlahnya banyak tetap aja akan menguras energi," jelasnya.

Selain itu, munculnya mobil murah ini dipastikan akan menambah kemacetan di beberapa daerah Indonesia. Khususnya kota besar seperti Jakarta. Saat ini saja kemacetan sudah tergolong cukup parah.

"Kemacetan akan bertambah, lebih lagi Jakarta menjadi tempat pemasaran mobil tersebut," tutupnya.

Seperti diketahui, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi akhirnya membocorkan perkembangan aturan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC). Dia menyatakan, beleid yang dinanti industri otomotif dan konsumen sejak tahun lalu itu, kini hanya tinggal diberi nomor.

Pelaku industri otomotif sudah sejak lama menanti kepastian dan kejelasan masa depan aturan LCGC. Tanpa landasan hukum tersebut, mobil yang rencananya berharga di bawah RP 100 juta bisa melonjak, tak jauh beda dengan mobil-mobil yang sekarang di pasaran.

Mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car sendiri merupakan bagian dari program yang akan diregulasikan oleh pemerintah. Tak hanya Ayla yang kemudian diproduksi Daihatsu, yang juga menggarap Toyota Agya, nama-nama lain pun akan ikut berkecimpung di pasar ini, antara lain Suzuki. (mdk/noe)